Jerome Polin Rangkum 17+8 Tuntutan Rakyat: Deadline Mendesak untuk Pemerintah dan DPR!

Suara.com - YouTuber Jerome Polin ikut menyuarakan gelombang aspirasi publik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. 

Melalui unggahannya, Jerome membagikan rangkuman 17+8 tuntutan rakyat yang disebutnya hasil penggabungan dari berbagai desakan publik serta aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Jerome menuliskan bahwa dokumen itu bersumber dari sejumlah inisiatif masyarakat sipil. 

Di antaranya "Tuntutan 7 Hari" oleh akun @salsaer, @jeromepolin, dan @cherylmarella, masukan dari jutaan komentar warganet di Instagram, hingga seruan dari 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan lewat situs YLBHI dan PSHK.

Tak hanya itu, Jerome juga memasukkan poin-poin dari aksi demo buruh pada 28 Agustus 2025, pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI dan Center for Environmental Law & Climate Justice UI, serta petisi 12 Tuntutan Rakyat di Change.org yang sudah mengantongi lebih dari 40 ribu tanda tangan.

17 Tuntutan Utama dengan Deadline 5 September

Dalam rangkumannya, Jerome membagi 17 tuntutan utama berdasarkan lembaga yang dituju.

Untuk Presiden Prabowo, publik meminta TNI ditarik dari pengamanan sipil serta pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.

Kepada DPR, ada desakan untuk membekukan kenaikan gaji dan fasilitas baru anggota dewan, membuka transparansi anggaran, serta memeriksa anggota bermasalah melalui Badan Kehormatan.

Baca Juga: Angelina Sondakh Blak-blakan Sisi Gelap DPR: Sangat Kotor, Uang Jadi Candu

Sementara itu, partai politik diminta menjatuhkan sanksi kepada kader yang dinilai tidak etis, serta berkomitmen berpihak pada rakyat dengan membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Untuk Polri, tuntutan yang muncul adalah pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian tindakan represif, serta pemrosesan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM.

TNI juga tidak luput dari sorotan. Publik menuntut agar TNI kembali ke barak, menegakkan disiplin internal, dan berkomitmen untuk tidak mengambil alih fungsi sipil.

Di sisi Kementerian sektor ekonomi, rakyat menuntut jaminan upah layak bagi seluruh pekerja, perlindungan dari ancaman PHK massal, hingga pembukaan dialog terkait kebijakan upah minimum dan outsourcing.

Delapan Tuntutan Tambahan dengan Deadline 31 Agustus

Selain 17 poin utama, Jerome juga mengunggah delapan tuntutan tambahan yang dianggap mendesak.