- RI memangkas ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD demi kebutuhan domestik.
- Ironisnya, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan bensin RON 90 dari Singapura.
- Bahlil menjajaki pasokan energi alternatif ke India dan China untuk mengantisipasi risiko pasokan.
Suara.com - Kebijakan pemerintah memangkas ekspor gas ke Singapura demi mengutamakan kebutuhan energi domestik kini berbuntut panjang. Pasalnya, Singapura menjadi importir utama Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang di pasok ke Indonesia.
Kondisi ini membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai ketakutan atas kebijakan yang telah resmi berlaku pada akhir pekan lalu.
Bahlil mengakui sebagian kebutuhan RON 90 Indonesia masih dipenuhi melalui impor dari Singapura.
“Teman-teman tahu bahwa sebagian RON 90 itu masih kita impor dari negara sebelah (Singapura). Saya sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan semuanya. Untuk sektor energi, seluruh dampaknya sudah dikalkulasikan,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Bahlil pun berencana mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk menjajaki kepastian pasokan energi alternatif. Langkah ini dilakukan di tengah perubahan kebijakan ekspor gas dan kebutuhan pemerintah menjaga kelancaran pasokan energi nasional.
“Mulai besok saya akan berangkat ke beberapa negara, termasuk India dan China, untuk mendapatkan kepastian pasokan,” tegasnya.
Pemangkasan ekspor gas ke Singapura mulai berlaku sejak akhir pekan lalu. Pemerintah berdalih kebijakan ini diperlukan untuk memprioritaskan kebutuhan energi dan industri domestik, sekaligus mengantisipasi jadwal pemeliharaan berkala atau shutdown fasilitas migas.
Bahlil menjelaskan, kuota ekspor gas Indonesia ke Singapura pada 2026 mencapai 409,55 billion British thermal units per day (BBTUD). Dari jumlah tersebut, pemerintah memangkas pasokan sebesar 31 BBTUD, yang terdiri atas 15 BBTUD dari aliran Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra.
Dengan demikian, pengurangan ekspor tersebut mencapai sekitar 7,6% dari kuota yang disebutkan pemerintah.
Bahlil mengeklaim pemangkasan itu masih berada di bawah ambang batas yang menurut perhitungannya dapat memicu pelanggaran kontrak.
“Kita baru memotong sekitar 8%. Angka tersebut masih berada di bawah batas minimum pelanggaran kontrak yang berkisar 91 hingga 92 BBTUD atau setara 10%. Terkecuali kita potong di atas 10%, baru itu melanggar,” jelasnya.
Pemerintah juga membantah kebijakan tersebut melanggar perjanjian jual beli gas dengan Singapura. Bahlil menegaskan Indonesia tetap menghormati ketentuan hukum dan kontrak kerja sama internasional.
“Negara kita adalah negara yang menghargai kontrak dan aturan. Jadi jangan ajari kami, khususnya di Kementerian ESDM, tentang komitmen menjaga dan menghargai kontrak. Saya paham betul tentang hal itu,” pungkasnya.