Akhir Kontroversi Hina Status WNI: Tyas Di-blacklist, Suami Setuju Kembalikan Dana LPDP Plus Bunga

Suara.com - Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas dan pasangannya menyusul kontroversi pernyataan yang dianggap merendahkan identitas kewarganegaraan Indonesia.

Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin, 23 Februari 2026, ditegaskan bahwa alumnus beasiswa negara tersebut resmi masuk dalam daftar hitam atau blacklist di seluruh instansi pemerintahan Tanah air.

Langkah ini diambil setelah video Tyas yang menyebut "cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan" viral dan memicu kemarahan publik.

Ironisnya, pernyataan tersebut keluar dari mulut seorang lulusan S2 Belanda yang menempuh studi menggunakan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Suami Sepakat Kembalikan Dana dan Bunga

Tidak hanya sanksi administratif berupa pemblokiran rekam jejak, pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban finansial secara penuh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi langsung dengan suami Tyas, Arya Iwantoro, yang saat ini juga tengah menempuh studi S3 di Inggris.

"Tadi Pak Dirut, nih bosnya LPDP nih, sudah bicara tadi dengan suami terkait, dan dia sepertinya sudah setuju untuk membayar, mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP, plus bunganya lho!" kata Purbaya dalam pernyataannya.

Tuntutan pengembalian beserta bunga ini diberlakukan sebagai bentuk keadilan bagi negara.

Baca Juga: Kronologi Lengkap Kasus Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Viral Karena 'Cukup Aku Aja WNI'

Menurutnya, dana yang diberikan kepada penerima beasiswa merupakan investasi yang seharusnya memberikan imbal balik bagi bangsa, bukan justru digunakan oleh individu yang menghina identitas negaranya sendiri.

"Jadi bukan uang yang dipakai saja. Kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan? Dengan treatment yang fair," tambahnya.

Blacklist di Seluruh Instansi Pemerintah

Sanksi paling berat yang dijatuhkan adalah penutupan akses bagi pasangan ini untuk berkarier atau menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah di masa depan.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran etika dan moral sebagai penerima fasilitas negara.

"Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk," tegas Purbaya.