- Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkritik pelibatan TNI AU dalam program pembekalan beasiswa LPDP di Jakarta pada Mei 2026.
- Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara ketat.
- Penggunaan fasilitas militer dikhawatirkan mengganggu fokus pertahanan negara dan disarankan diganti dengan narasumber yang lebih relevan bagi akademisi.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengkritik kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program pembekalan bagi penerima beasiswa.
Ia menilai langkah tersebut perlu ditinjau ulang agar tetap berada dalam koridor tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing institusi.
Sorotan ini muncul setelah LPDP menggandeng TNI Angkatan Udara (AU) untuk memfasilitasi program Persiapan Keberangkatan (PK) di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang berlangsung pada 4 hingga 9 Mei 2026.
Materi yang diberikan mencakup kesiapan mental, kedisiplinan, hingga penanaman nilai cinta Tanah Air.
“Pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang. Kita harus memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Purnawirawan Jenderal TNI ini menjelaskan bahwa tugas TNI telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI.
Dalam regulasi tersebut, tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memang mencakup 16 jenis tugas, namun tidak ada mandat bagi TNI untuk menjadi pemateri pembekalan beasiswa.
"Dalam daftar tugas OMSP tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan peran sebagai pengajar dalam program pembekalan beasiswa. Ini penting untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi perluasan peran di luar koridor hukum,” tegas politisi PDIP tersebut.
TB Hasanuddin juga memperingatkan bahwa pelibatan TNI dalam urusan sipil yang bukan tugas utamanya dikhawatirkan dapat mengganggu profesionalisme dan fokus TNI sebagai alat pertahanan negara.
Baca Juga: Bantah Sengaja Lawan Arus, Kadispenad Sebut Mobil Dinas TNI Berpelat 1-45 Terjebak Macet
"Semakin sering TNI dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, dikhawatirkan akan berdampak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya,” tambahnya.
Menurutnya, pembekalan bagi para penerima beasiswa seharusnya lebih dititikberatkan pada aspek akademik dan pengembangan riset. Ia menyarankan agar LPDP melibatkan narasumber yang lebih relevan dengan dunia pendidikan tinggi.
“Pembekalan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kapasitas akademik, riset, serta pengembangan kompetensi ilmiah. Banyak alternatif narasumber yang relevan, seperti para alumni LPDP yang telah berhasil dan memiliki pengalaman langsung,” jelasnya.
Ia pun menekankan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan bisa ditanamkan tanpa harus melibatkan institusi militer secara langsung.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap program berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap dalam kerangka tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek