Panen Kritik, Gubernur Kaltim Rudy Masud Resmi Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Suara.com - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi membatalkan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar. 

Langkah ini diambil menyusul derasnya gelombang kritik masyarakat terhadap pembelian unit SUV premium tersebut di tengah persoalan infrastruktur daerah yang belum tuntas.

Melalui unggahan di media sosial resminya pada Senin, 2 Maret 2026, sang gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menarik rencana pengadaan kendaraan tersebut. 

Keputusan ini menjadi titik balik setelah anggaran fantastis untuk unit Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV itu menjadi sorotan nasional dalam beberapa pekan terakhir.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan," kata Rudy Mas'ud dalam pernyataannya. 

"Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur," ucapnya menyambung. 

Sebelumnya, pengadaan mobil ini memicu polemik lantaran nilainya yang dianggap tidak menunjukkan empati anggaran.

Meskipun Pemprov Kaltim sempat berdalih bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas di medan berat dan menjaga wibawa daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), publik menilai anggaran tersebut lebih mendesak dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak di pelosok Kaltim.

Unit mobil mewah bertipe Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) tersebut sebelumnya diketahui sudah berada di Kantor Badan Penghubung Kalimantan Timur di Jakarta. 

Baca Juga: Pamer Naik MRT, Widi Mulia Sindir Gubernur Kaltim Soal Mobil Dinas Rp8,5 M

Kendaraan ini awalnya dipesan untuk menunjang kegiatan operasional Gubernur saat menjalankan tugas kedinasan di ibu kota. 

Namun, dengan adanya pembatalan resmi ini, Pemprov Kaltim mengonfirmasi bahwa unit tersebut kini sedang dalam proses pengembalian alias retur kepada pihak penyedia atau dealer terkait untuk diproses pembatalannya secara administratif.

Mengenai dana sebesar Rp8,5 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD, pihak pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh uang tersebut akan segera dikembalikan secara utuh ke Kas Daerah (Kasda). 

Dana tersebut nantinya akan dialihkan kembali dalam skema anggaran daerah untuk kebutuhan yang lebih mendasar, seperti perbaikan infrastruktur jalan umum di wilayah pelosok yang selama ini dikeluhkan warga, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Rudy menjamin bahwa pembatalan ini tidak akan memengaruhi efektivitas kerjanya sebagai kepala daerah. Dia mengklaim roda pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa fasilitas kendaraan baru tersebut.

"Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja-kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," tuturnya lagi.