Gurita Kekuasaan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud: Ketua DPRD, Walikota, Anggota DPR

Suara.com - Nama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terus menjadi buah bibir publik. Hal ini bermula dar pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang menuai kritik pedas.

Tak pelak, warganet pun mulai menguliti rekam jejak sang gubernur hingga mengungkap fenomena "gurita kekuasaan" yang melibatkan keluarga besarnya.

Rudy Mas’ud secara resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur untuk periode 2025–2030. Sebelum menduduki kursi eksekutif, pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses ini merupakan anggota DPR RI. Namun, dominasi keluarganya tidak berhenti di situ.

Posisi strategis di level legislatif provinsi saat ini dipegang oleh kakaknya sendiri, Hasanuddin Mas’ud. Menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin memiliki peran krusial dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang dipimpin sang adik.

Gurita kekuasaan ini kian meluas hingga ke tingkat pemerintahan kota. Rahmad Mas’ud, kakak Rudy yang lain, kini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.

Dinasti ini semakin lengkap dengan kehadiran sang istri, Syarifah Suraidah Harum, di kancah nasional. Syarifah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029, menggantikan posisi suaminya yang maju dalam Pilkada.

Fenomena dominasi keluarga ini memicu publik untuk memberikan julukan khusus bagi mereka.

"Kami di Kaltim menyebut mereka, Bani Mas'ud," sahut salah satu warganet di kolom komentar postingan @nasutionbooks.id.

Warganet lain juga menyoroti banyaknya kerabat keluarga ini yang menduduki berbagai jabatan publik strategis lainnya di daerah.

Baca Juga: Gen Halilintar Kalah, Gubernur Kaltim dan Istri 'Noni Belanda' Punya 13 Anak

"Masih kurang Ketua Kadin ponakannya masih ada Ipar dan sepupunya juga ada jabatan. Menyala Kaltim," tulis akun @Wei*****.

Meski memiliki kekuasaan yang masif, perjalanan keluarga ini tak luput dari noktah hitam hukum. Adik bungsu Rudy, Abdul Gafur Mas’ud (AGM), sempat menggegerkan publik saat terseret kasus korupsi kala menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara.

Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait suap pengadaan barang, jasa, serta perizinan.

Atas tindakannya, Majelis Hakim Tipikor Samarinda akhirnya menjatuhkan vonis berat kepada AGM. Ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara setelah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang masif dan merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp14,4 miliar.