LPSK Minta Laporan Balik Erin Taulany terhadap eks ART Dihentikan

Suara.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, memberikan pernyataan tegas terkait perkembangan kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany terhadap mantan asisten rumah tangganya (ART), Hera.

Susilaningtias mengingatkan penyidik di Polres Jakarta Selatan untuk memperhatikan Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa saksi, korban, maupun pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan.

"Kami sampaikan bahwa laporan pertama (dugaan kekerasan) harus ditindaklanjuti terlebih dahulu dan dibuktikan melalui keputusan hukum tetap (inkrah)," kata Susilaningtias, mengutip dari video Intens Investigasi, Senin (18/5/2026).

"Jika terlapor dinyatakan bersalah, maka laporan baliknya otomatis gagal," ujar Susilaningtias menyambung.

Lalu kalau ada laporan bagaimana? Dalam ayat berikutnya, disebutkan maka laporan pertama dulu yang harus ditindaklanjuti dan harus dibuktikan melalui keputusan hukum tetap.

LPSK meminta agar pihak kepolisian fokus pada laporan penganiayaan yang diajukan oleh Hera.

Menurutnya, perlindungan ini penting agar korban tidak merasa terintimidasi oleh upaya hukum balik dari pihak majikan saat mencoba mengungkap kebenaran.

Hera juga menyoroti adanya ketimpangan relasi kuasa dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Erin Taulany terhadap Hera.

Baca Juga: Sunan Kalijaga Minta Rieke Diah Pitaloka dan DPR RI Bersikap Adil soal Kasus Erin Taulany dan ART

Kasus ini menjadi salah satu implementasi penting dari UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan pada April 2026 lalu.

Susilaningtias menyebutkan bahwa posisi Hera sebagai ART sangat rentan di hadapan majikannya.

"Ada situasi khusus yang disebut kerentanan. Relasi kuasa antara majikan dan pekerja rumah tangga ini timpang, sehingga korban patut mendapatkan perlindungan khusus," imbuhnya.

Terkait ancaman hukuman bagi Erin Taulany, LPSK menyerahkan sepenuhnya kepada proses pembuktian penyidik.

Erin terancam dijerat menggunakan pasal-pasal dalam KUHP maupun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

"Ancamannya bervariasi, tergantung pasal mana yang digunakan dan hasil pembuktian penyidik. Saat ini visum sudah dilakukan, kita tinggal menunggu hasil visum dan fakta-fakta penguat lainnya di persidangan nanti," tutur Susilaningtias.