- Gus Miftah membahas gaya kepemimpinan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ulang tahunnya pada 7 Oktober 2026.
- Dialog dalam unggahan tersebut menuntut penerapan hukuman mati serta perampasan aset bagi para pelaku korupsi negara.
- Dasco dinilai responsif karena kerap menemui massa pengunjuk rasa dan menandatangani pakta integritas di parlemen.
Suara.com - Momen ulang tahun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu (7/10/2026), menjadi pemantik diskusi publik mengenai integritas pejabat negara dan pemberantasan korupsi.
Hal ini mengemuka setelah pendakwah Gus Miftah membahas mengenai gaya kepemimpinan Dasco yang dikaitkan dengan tuntutan keras terhadap para pelaku kejahatan kerah putih.
Dalam unggahan di akun Instagramnya, Gus Miftah menyoroti peran Dasco sebagai salah satu pimpinan parlemen yang kerap berada di garis depan saat menghadapi tekanan massa.
Politisi senior Partai Gerindra tersebut dikenal sebagai sosok yang sering mengambil peran mediator dalam meredam ketegangan politik nasional.
Tuntutan Sita Aset dan Hukuman Mati
Menariknya, dalam rangkaian unggahan tersebut, Gus Miftah menyertakan cuplikan dialog bersama jemaah asal Bogor bernama Mega, yang melontarkan pertanyaan tajam mengenai wacana hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor.
Merespons keresahan tersebut, Gus Miftah menyatakan bahwa perampasan aset adalah langkah yang tidak bisa ditawar.
Ia menyoroti fenomena koruptor yang mampu menimbun kekayaan hingga tak habis tujuh turunan, meskipun sudah menerima gaji resmi dari negara.
"Mengambil hak rakyat terlalu banyak, maka hukum mati," ujar Gus Miftah dalam video tersebut, yang kemudian disambut persetujuan dari para jemaah mengenai urgensi penyitaan aset hasil korupsi oleh negara.
Komitmen di Tengah Demonstrasi
Isu korupsi dan perampasan aset ini kemudian dikaitkan dengan fungsi DPR RI dalam merespons aspirasi akar rumput.
Gus Miftah mencatat bahwa dalam berbagai aksi unjuk rasa yang memanas, baik dari elemen mahasiswa maupun buruh, Dasco termasuk pimpinan dewan yang bersedia turun langsung menemui massa.
Rekam jejak menunjukkan Dasco beberapa kali menandatangani pakta integritas di tengah demonstrasi untuk menjamin aspirasi rakyat tersampaikan ke meja kebijakan.
Sikap ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan parlemen dalam menghadapi dinamika demokrasi.
"Don Dasco bekerja dalam senyap, hadir saat dibutuhkan, dan bicara ketika keadaan membutuhkan jalan keluar," ujar Gus Miftah saat dikonfirmasi media, Rabu (7/10).