- Indonesia Corruption Watch menemukan alokasi dana pemerintah senilai Rp14,69 miliar untuk menyewa jasa perusahaan Raffi Ahmad.
- Kontrak promosi tersebut melibatkan dua kementerian, yaitu Kemendikbudristek serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kerja sama bisnis itu dinilai memicu potensi benturan kepentingan karena Raffi Ahmad kini menjabat sebagai pejabat publik.
Polemik ini kian panas mengingat Raffi Ahmad bukan lagi sekadar pesohor swasta, melainkan telah resmi memangku jabatan publik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Keberadaan kontrak kerja sama bernilai miliaran rupiah antara kementerian dengan entitas bisnis milik seorang pejabat lingkungan istana dinilai sarat akan potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Sebagai penyelenggara negara, pejabat publik dituntut menjunjung tinggi integritas dan tidak memanfaatkan jejaring kekuasaan maupun anggaran negara untuk kepentingan bisnis pribadinya.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah: apakah kebijakan efisiensi hanya berlaku bagi rakyat kecil dan pegawai daerah, sementara panggung belanja promosi miliaran rupiah tetap leluasa dinikmati elite di lingkar kekuasaan?