Secara Konstitusi, Gibran Tak Butuh Restu Prabowo Jika Ingin Berhenti Jadi Wapres

Selasa, 10 November 2026 | 19:02 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming berjalan bersama menuju lokasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). ANTARA/Prisca Triferna
BACA 10 DETIK
  • Wakil Presiden Gibran tidak butuh izin Presiden Prabowo untuk berhenti dari jabatannya.
  • Mensesneg Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat berhenti kepada Prabowo dalam pertemuan di rumah dinas presiden.
  • Pertemuan Gibran dan Prabowo tersebut merupakan bentuk etika politik semata tanpa ada kewajiban hukum yang mengharuskan persetujuan presiden.

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memerlukan persetujuan Presiden Prabowo Subianto jika ingin mundur dari jabatannya. Sebab keputusan tersebut merupakan hak pribadi wapres dan tidak bergantung pada izin presiden.

Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Manunggal Kusuma Wardaya. Ia menegaskan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakil presiden meminta persetujuan pihak lain untuk berhenti menjabat.

"Kalau menyatakan berhenti itu tidak perlu persetujuan dari manapun. Jadi tidak menggantungkan persetujuan dari presiden," kata Manunggal kepada Suara.com, Selasa (10/11/2026).

Manunggal juga menyoroti penggunaan istilah mengundurkan diri yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat mengungkap niat Gibran berhenti dari jabatan wapres.

Menurut dia, istilah tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. Istilah yang digunakan dalam perubahan UUD 1945 adalah berhenti.

"Ini mungkin menjadi kerancuan di masyarakat. Pengunduran diri itu bukan istilah hukum. Istilah hukumnya itu kan menyatakan berhenti. Enggak ada pengunduran diri itu dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi menyatakan berhenti," jelasnya.

Ia pun menilai pertemuan Gibran dengan Prabowo di rumah dinas presiden pada Selasa pagi lebih tepat dipahami sebagai bentuk etika atau sopan santun politik. Pertemuan itu bukan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum wapres menyatakan berhenti.

"Itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi itu tidak punya implikasi hukum. Itu mungkin sebagai sopan santun politik lah gitu. Istilahnya kalau sounding-sounding lah kira-kira menyampaikan, mungkin hubungan personal. Tapi secara ketatanegaraan enggak ada syarat harus menyampaikan kepada presiden," tuturnya.

Pertemuan 2,5 Jam

Sebelumnya, Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan Gibran dan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam di rumah dinas presiden.

Dalam konferensi pers di Istana Negara, Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat untuk berhenti dari jabatannya sebagai wapres di tengah dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com