- ICW mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
- Kontrak pengadaan dari Kemendikbudristek dan KKP tersebut diduga memicu konflik kepentingan serta membatasi ruang persaingan usaha yang sehat.
- Spesifikasi paket pengadaan secara khusus mencantumkan akun milik Raffi Ahmad dan menimbulkan pertanyaan terkait kewajaran nilai anggaran.
Suara.com - Istilah conflict of interest atau konflik kepentingan ramai diperbincangkan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari APBN yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Lantas, apa arti conflict of interest dan mengapa istilah ini dikaitkan dengan pengadaan anggaran pemerintah tersebut?
Apa Arti Conflict of Interest?
Secara bahasa, conflict of interest berarti konflik atau benturan kepentingan. Istilah ini merujuk pada situasi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tanggung jawab profesional atau jabatan publik.
Menurut penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), konflik kepentingan terjadi ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang memengaruhi, atau terlihat dapat memengaruhi, pelaksanaan tugasnya yang seharusnya objektif dan tidak memihak.
Dalam konteks pemerintahan, pengertian tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa konflik kepentingan merupakan kondisi ketika pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan maupun tindakan yang diambil.
Dengan kata lain, konflik kepentingan tidak selalu berarti seseorang telah melakukan korupsi. Namun, situasi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila tidak dicegah dan dikelola dengan baik.
Mengapa Kasus Raffi Ahmad Dikaitkan dengan Conflict of Interest?
Istilah conflict of interest disebut-sebut setelah ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 melalui PT RANS Animasi Indonesia.
Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
ICW menyoroti hubungan kepemilikan perusahaan tersebut dengan Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Kondisi ini dinilai memunculkan potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik menerima kontrak pengadaan dari kementerian.
Selain hubungan kepemilikan, ICW juga mempertanyakan proses pengadaan yang mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan.
"Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina," demikian dikutip dari rilis pers ICW.
Menurut ICW, spesifikasi tersebut berpotensi membatasi persaingan karena penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa.