SuaraGarut.id - Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga akibat diselewengkan.
"Kami minta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pupuk ini secepatnya," ujar Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, Riki Muhammad Sidik, kepada SuaraGarut.id, Minggu, 26 Maret 2023.
Berdasarkan penelusuran anggota dewan, indikasi penyelewengan itu dilihat pada saat musim tanam. Para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Petani diarahkan untuk membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal dua kali lipat, alasannya pupuk subsidi habis," sambungnya
Indikasi kecurangan juga diduga dilakukan oleh distributor pupuk terhadap agen atau kios. Modusnya yakni barang yang dikirim tidak sesuai dengan invoice yang disebutkan.
"Kios ini diancam tidak akan dikasih pupuk kalau tidak mau mengikuti aturan mereka. Contonya, di invoice lima kuintal tapi kenyataannya yang dikirim dua kuintal," ujar Riki.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, kelangkaan pupuk bersubsidi di Garut diperparah dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Kondisi itu terungkap saat wakil rakyat mengumpulkan para penyuluh pertanian.
Para penyuluh ini tidak mengetahui kapan pupuk didistribusikan dan disalurkan ke petani.
Akibat kelangkaan pupuk ini, banyak diantara tanaman petani yang mengalami gagal panen karena kurangnya mendapatkan perawatan. "Keluhan petani ini sampai hari ini belum ada solusinya. Padahal pengaduannya telah sering disampaikan," pungkas Riki. (*)
Baca Juga: Sepak Terjang Benny K Harman yang Ditantang Mahfud MD Adu Logika Soal Rp 349 T
Editor: Mustika Ati
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim