Kita Butuh, Atau Ingin Presiden? Kaum Guru Jangan Salah Memilih Calon Pemimpin di Pilpres 2024, Jika Tidak...

SUARA GARUT - Perhelatan pesta demokrasi pemilihan Presiden 2024, tidak lama lagi akan digelar di negeri tercinta ini.

Sehingga para tokoh politik, tengah sibuk-sibuknya merapat sana-sini untuk mencari dukungan dan kekuatan agar menjadi pemenang.

Pilpres akan digelar Februari 2024, artinya rakyat di negeri ini memiliki kesempatan yang cukup untuk mempertimbangkan siapa yang layak jadi Presiden RI masa datang.

Saat ini kita tahu, terdapat tiga kandidat bakal Calon Presiden (Capres) dengan plus minusnya.

Bahkan mungkin saja, berpeluang kandidat capresnya menjadi bertambah.

Hal ini tidak tertutup kemungkinan, kesempatan itu masih tetap terbuka lebar.

Namun persoalanya dari tiga kandidat yang sudah muncul tadi, adakah pigur capres yang ideal, serta layak memimpin bangsa yang majemuk ini.

Memilih calon Presiden, tidak sama dengan sekadar hanya mengikuti selira atau sebatas ikut-ikut belaka.

Pasalnya, kandidat capres yang ada saat ini lahir dari sebuah kelompok tertentu.

Baca Juga: Bukan ke Inara Rusli, Virgoun Nangis Cuma Minta Maaf ke Anak-anaknya

Bukan dilahirkan berdasarkan pilihan rakyat secara langsung.

Tiga kandidat bakal Capres dibentuk atau dilahirkan oleh sebuah kekuatan partai politik.

Oleh sebab itu, kita jadi bertanya, memilih presiden ingin atau butuh?

Jika ingin yang dikedepankan maka, mengikuti selira seperti yang ditawarkan partai politik masing-masing.

Namun jika memilih Presiden karena butuh, maka akan mempertimbangkan kebutuhan tanpa melihat partainya apa, atau bajunya apa.

Kita saat ini, butuh sosok Presiden yang bisa mempersatukan anak bangsa, agar tidak terpecah belah.

tetapi juga mampu memberantas mafia, dan menegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Sosok Presiden yang bukan mengabdi kepada partai politiknya, melainkan memiliki kedaulatan untuk mengabdi pada rakyat yang meilihnya.

Kita jangan sampai terjebak ibarat kerbau yang hidungnya ditutupi, hanya pasrah kepada calon pilihan partai.

Agar kedaulatan negara tidak di dikte oleh kepentingan para ketua partai, melainkan kembali ke tangan rakyat.

Benarkah saat ini, para ketua partai sudah serius mewakili nurani masyarakatnya? jawabanya ada pada pembaca, silakan menilai sendiri.

Untuk kalangan guru, yang jumlahnya mencapai jutaan, tentu menjadi sasaran empuk para calon Presiden.

Akan tetapi? adakah di antara para kandidat tersebut yang secara serius ingin memuliakan guru, memartabatkan guru?

Adakah di antara kandidat capres yang benar benar akan memiliki rasa simpati peduli terhadap Pendidikan?

Jangan melihat bajunya apa, partainya apa, tetapi adakah diantaranya yang akan memuliakan guru, dan peduli terhadap Pendidikan, dalam visi, misi dan prgramnya?

Anis Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan, memang mantan Mendiknas, tetapi visi pendidikan dan keberpihakanya kepada guru honorer terutama, belum jelas.

Tidak boleh lagi ada dikotomi status guru, honorer, PPPK, hingga PNS. Semua guru harus sama kesejahteraannya.

Karena Undang-Undang Gurunya juga hanya satu, artinya dasar hukumnya sama.

Negara Jepang bisa melampaui negara besar Asia lainya, karena mereka sangat memuliakan guru.

Dengan begitu, memilih Presiden bukan soal ingin, tetapi bagaimana memilih calon Presiden sebagai kebutuhan. 

Butuh sosok Presiden yang bisa berpihak kepada rakyat pemilihnya, bukan kepada partai yang menaunginya.

Karena sejatinya Presiden itu, adalah Presiden rakyat Indonesia.(*)