Bahayakan Siswa, 700 Ruang Kelas di Garut dalam Kondisi Rusak. Pemkab Alokasikan Anggaran 70 Miliar Rupiah untuk Perbaikan

SUARA GARUT – Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan, di tahun ini pemerintah daerah akan memperbaiki hampir 700 ruang kelas yang rusak dan membahayakan bagi para siswa di Kabupaten Garut. 

Pihaknya telah menganggarkan sekira 70 miliar rupiah untuk memperbaiki ruang kelas ini.

“Kalau dulu kan oleh pemborong, kalau sekarang oleh pemborong juga. Makanya ini diawasi lah, untuk pelaksanaan itunya,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Rudy, pihaknya akan segera memberikan kepastian hukum bagi para guru, dengan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menerangkan, bahwa di Kabupaten Garut ada 3.300 guru yang menjadi PPPK.

“Saya mah maunya minggu depan juga diangkat nih yang PPPK itu,” lanjutnya.

Bupati Garut juga menerangkan, bahwa saat ini ada _tagline_ Merdeka Belajar, di mana _tagline_ ini merupakan salah satu strategi di mana seorang guru memiliki inovasi, satu pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri.

“Mengajarnya sama, ini hanya strategi saja, jadi siswa itu bukan tidak dibebani PR, tidak dibebani dengan harus begini-begini, tapi dari inovasi-inovasi itu bisa dilakukan, jadi gurunya juga harus punya klasifikasi guru penggerak dulu,” katanya.

Bupati mengatakan,  bahwa saat ini jumlah guru di Kabupaten Garut adalah sekitar 15 ribu guru, sementara untuk guru penggerak sendiri berjumlah sekitar 380 guru, dan jumlah ini merupakan yang terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penyerahan penghargaan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan kepada tokoh pendidikan yang telah berjasa mempersembahkan dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Garut dan penyerahan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang dipersembahkan oleh sebagai Guru Non PNS Sekolah Negeri dan Swasta dengan masa kerja paling lama.(*)

Baca Juga: Istrinya Tewas di Lift Bandara Kualanamu, Suami Korban Laporkan PT Angkasa Pura dan Perusahaan Asing ke Bareskrim