Fenomena Gugur Massal Seleksi PPPK Teknis 2022 Secara Nasional PTTI Beltim Minta Ini Ke BKN

SUARA  GARUT - Fenomenal gugur massal bagi PPPK teknis 2022, semakin hangat diperbincangan di jagat maya.

Hal tersebut menjadi kencang di gunjingkan dunia maya, pasalnya jarang terjadi pelamar CASN yang nyaris gugur mencapai ribuan pelamar.

Namun, kali ini benar-benar terjadi pada honorer tenaga tenaga teknis, saat pengumuman hasil pra sanggah PPPK teknis 2022.

Tentu hasil itu, tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan para pelamar saat ingin mewujudkan mimpinya menjadi ASN PPPK.

Banyaknya pelamar teknis yang gugur dalam seleksi CASN PPPK tersebut, menyisakan formasi kosong  yang cukup signifikasn.

Akibatnya diberbagai kementerian atau lembaga, dan instansi daerah, kebutuhan besar terhadap ASN PPPK masih belum terpenuhi.

Fenomena banyaknya tenaga honorer yang gugur, dalam seleksi PPPK teknis ini, memicu Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI), melayangkan protes.

Mereka terpaksa melayangkan protes guna merespon pengumuman BKN, yang menunjukan fenomena terjadinya gugur massal peserta secara nasional.

Salah satunya datang dari PTTI wilayah Bangka Belitung (Beltim), dikutif garut.suara.com dari halaman Belitung Ekspres, pada Senin, (8/05/2023), meminta pemerintah segera melakukan evaluasi.

Baca Juga: Yuk, Kenali Jenis-jenis KB atau Kontrasepsi untuk Mencegah Kehamilan!

Evaluasi yang mereka maksudkan adalah, secara menyeluruh terhadap proses seleksi kompetensi PPPK tenaga teknis 2022.

Dihimpun PTTI secara nasional, kegagalan mereka terkait tidak memenuhinya nilai ambang batas atau Passing Grade (PG).

PTTI Beltim mencontohkan dari 109 formasi, yang terisi didaerahnya sebanyak 37.

"Fenomena  gugur massal PPPK teknis terjadi di wilayah Beltim, dari 109, yang terisi hanya 37 formasi," kata Andika kepada Beltim, seperti dikutif garut.suara.com.

Menyikapi itu, kata Andika pihaknya sudah meminta dukungan pimpinan daerah, sekaligus mendukung pergerakan PPTI sabang sampai meraoke.

Dukungan dimaksud Andika, agar pemerintah daerah meminta BKN dan menpanRB, melakukan penyesuaian jadwal seleksi.