Ketangkap Pungli dalam PPDB, Bupati Garut Bakal Pecat Kepala Sekolah dan Proses Hukum

SUARA GARUT - Bupati Garut Rudy Gunawan, menegaskan, tidak boleh ada pungutan apapun, kecuali untuk seragam dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajar baru 2023-2024 di sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) yang berstatus negeri.

"Saya tegaskan dengan dali apapun untuk SD dan SMP tidak boleh ada pungutan apapun , kecuali seragam.Komite tidak boleh, kalau komite macam macam yang diganti kepala sekolahnya dan akan diproses hukum," tegasnya, usai rapat dengan para pejabat Eselon 2 di Pendopo, Rabu, 14 Juni 2023.

Oleh karenanya, lanjut Rudy, pihaknya akan membentuk tim untuk memproses kecurangan dalam PPDB SD dan SMP. 

Tim ini akan dipimpin oleh Asisten Daerah (Asda) 1, Bambang dan staf ahli Bupati, Muksin sebagai LO antara Bupati dengan dinas teknis.

Tidak hanya itu, Rudy pun berjanji akan menurunkan tim Saber Pungli untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam PPDB.

Ia juga mengamanatkan kepada para kepala sekolah untuk membantu siswa miskin jangan sampai tidak bersekolah karena tidak ada biaya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ade Manadin, membenarkan pernyataan Bupati yang melarang adanya pungutan dan tindakan tegas terhadap kepala sekolah apabila di sekolahnya ada pungutan dalam PPDB.

"Jadi Pak Bupati itu lebih mengedepankan masalah moralnya. Bahwasannya jangan sampai ketika anak masuk salah satu sekolah tidak diterima itu lantaran pembiayaan. Jadi dalam PPDB itu tidak boleh ada pembiayaan sehingga anak tidak boleh sekolah," katanya.

Menurutnya gerakan moral harus dilakukan sekolah saat PPDB bukan hanya menerima siswa, akan tetapi sekolah harus punya empati terhadap  anak anak yatim, anak anak tidak mampu.

Baca Juga: 7 Tips Untuk Tetap Bahagia Dalam Hidup, Jadi Kunci Jaga Kesehatan Mental

"Jangan sampai anak mau masuk ke SMPN 1, SMPN 2 itu tidak masuk, karena penghalang karena tidak punya biaya," pungkasnya. (*)

Editor: Firman