Media China Hapus Berita yang Klaim WHO Restui Vaksin Kandidat Covid-19

Suara.com - Media China -- China Global Television Network atau CGTN (dulunya bernama CCTV) telah menghapus berita yang mengklaim bahwa pemerintah China telah mendapat persetujuan WHO terkait penggunaan vaksin kandidat Covid-19 di sana.

Berita dengan judul China's COVID-19 vaccines proven successful in clinical trials: WHO berisi lampiran video berdurasi 0:22 detik tersebut telah hilang.

Sebelumnya,  berita berisi video pernyataan Kepala ilmuwan WHO Soumya Swaminathan serta yang keterangan berbunyi;

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bekerja untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19 secara global, percaya bahwa ini adalah cara tercepat untuk mengakhiri pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi global. Vaksin China dapat membantu mewujudkan tujuan itu dalam waktu dekat karena beberapa vaksin telah terbukti berhasil dalam uji klinis, kata Soumya Swaminathan, kepala ilmuwan di WHO, Senin."

Namun kini, berita tersebut telah dihapus dan menunjukkan kode keterangan 404 not found atau laman tidak ditemukan.

Sebelumnya dilansir Suara.com dari ANTARA, pejabat Komisi Kesehatan Nasional, Zheng Zhongwei mengatakan China meluncurkan program darurat pada Juli dan telah berdiskusi dengan WHO pada akhir Juni.

Ratusan ribu pekerja esensial dan kelompok terbatas lainnya dari orang-orang yang dianggap berisiko tinggi terinfeksi Covid-19 telah menerima vaksin, kendati keampuhan dan keamanan vaksin tersebut sepenuhnya belum ditetapkan lantaran uji klinis Tahap 3 masih dalam pengujian.

"Pada akhir Juni, Dewan Negara China merestui rencana program penggunaan darurat (vaksin) Covid-19," kata Zheng kepada awak media.

"Usai direstui, pada 29 Juni, kami berkonsultasi dengan perwakilan terkait dari Kantor WHO di China, dan memperoleh dukungan dan WHO memahami," lanjutnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Brasil Masih Tinggi, Sinovac Siap Salurkan Vaksin

Perwakilan WHO di China belum menanggapi permintaan komentar.

Kepala ilmuwan WHO Soumya Swaminathan mengatakan di Jenewa bahwa otoritas regulator nasional bisa saja menyetujui penggunaan produk medis di dalam yuridiksi mereka sendiri dalam situasi genting saat ini, namun menggambarkan langkah itu sebagai "solusi sementara".