Suara.com - Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada pasien yang terinfeksi virus corona. Tapi, pandemi ini juga bisa berpengaruh pada meningkatknya prevalensi stunting.
"Ini menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, dari hasil studi 118 negara berpendapatan rendah dan menengah menunjukkan penurunan pendapatan nasional bruto berasosiasi dengan besarnya peningkatan prevalensi stunting," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, dikutip dari ANTARA, Kamis, (22/7/2021).
Masalah ekonomi yang terjadi selama pandemi, lanjut Hasto, berdampak pada berdampak pada penurunan daya beli dan juga penurunan asupan gizi yang dibutuhkan bagi keluarga.
"Kita perlu bersama-sama menghayati bahwa efek pandemi memang tidak bisa kita abaikan dan menimbulkan berbagai macam hal," ucapnya.
Tidak hanya itu, menurut Hasto pandemi juga telah pada sistem makro hingga mikro seperti keluarga sekalipun.
"Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga sangat terpengaruh ekosistem besar karena adanya pandemi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan pandemi COVID-19 telah mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga.
Survei yang dilakukan BKKBN terhadap 20.400 pasangan usia subur menunjukkan sebesar 2,5 persen di antaranya mengalami stres dan terjadi cekcok antara suami dan istri.
Ia meminta kepada semua pihak untuk menaati hak reproduksi yang sudah dirumuskan di dalam ketentuan internasional.
Baca Juga: Wali Kota Dumai Larang Warganya Gelar Resepsi Pernikahan
"Memiliki anak di masa pandemi betul-betul menjadi perhatian yang serius," ucapnya.
Ia mengemukakan terdapat 12 hak reproduksi yang sudah dirumuskan menjadi dokumen internasional untuk ditaati bersama, di antaranya hak untuk hidup, hak atas kerahasiaan pribadi, hak menikah atau tidak menikah, hak memutuskan mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, hak atas pelayanan perlindungan kesehatan hingga hak bebas dari penganiayaan dan juga perlakuan yang buruk.
"Saya kira ini bisa kita implementasikan di dalam fungsi keluarga, menjadi bagian yang bisa dipakai di dalam mengimplementasikan hak-hak secara positif dan dimaknai sebagai sesuatu yang positif," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Rumahnya Dibombardir AS-Israel, Ayatollah Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Iran Hancurkan Radar FP132 AS di Qatar, Amerika Kini 'Buta' dari Serangan Rudal Balistik?
-
Prabowo Siap Terbang ke Teheran, Damaikan Perang AS-Israel Vs Iran
-
AS dan Israel Bom Sekolah Khusus Putri di Iran, 36 Siswi Tewas
-
Pernyataan Resmi Kemlu RI soal Serangan AS-Israel ke Iran: Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
Terkini
-
Presisi dan Personalisasi: Arah Baru Perawatan Kanker di Asia Tenggara
-
Lonjakan Kasus Kanker Global, Pencegahan dengan Bahan Alami Kian Dilirik
-
Cara Memilih dan Memakaikan Popok Dewasa untuk Cegah Iritasi pada Lansia
-
5 Fakta Keracunan MBG Cimahi: Pengelola Minta Maaf, Menu Ini Diduga Jadi Penyebab
-
4 Penjelasan Sains Puasa Membantu Tubuh Lebih Sehat: Autofagi, Insulin dan Kecerdasan
-
Mendampingi Anak Gamer: Antara Batasan, Keamanan, dan Literasi Digital
-
Selamat Tinggal Ruam! Rahasia Si Kecil Bebas Bergerak dan Mengeksplorasi Tanpa Batasan Kenyamanan
-
Tantangan Penanganan Kanker di Indonesia: Edukasi, Akses, dan Deteksi Dini
-
Virus Nipah Mengintai: Mengapa Kita Harus Waspada Meski Belum Ada Kasus di Indonesia?
-
Transformasi Layanan Kesehatan Bawa Semarang jadi Kota Paling Berkelanjutan Ketiga se-Indonesia