Targetkan 34 Provinsi Indonesia Punya Cath Lab di Tahun 2025, Ini Langkah yang Diambil Kemenkes

Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan pemenuhan layanan kateterisasi atau cath lab bisa terjangkau dengan mudah di 34 Provinsi di Indonesia.

Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, targetnya cath lab dapat terpenuhi di 207 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.

Ia menggambarkan salah satu penyakit yang paling banyak di Indonesia adalah jantung. Alat medis yang dibutuhkan untuk pengobatan jantung adalah layanan kateterisasi jantung (cath lab).

“Yang bisa melakukan layanan cath lab hanya di 28 provinsi dari 34 provinsi. Provinsi yang belum bisa melakukan layanan cath lab kateterisasi antara lain Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat,” katanya dalam keterangan yang diterima Suara.com.

Dengan demikian, Menkes Budi menargetkan layanan cath lab bisa dipenuhi di semua provinsi dan setengah dari seluruh kabupaten/kota.

“Jadi jantung harus bisa dilakukan di 34 provinsi dan 207 kabupaten/kota mampu melakukan layanan cath lab dan bedah jantung terbuka,” ucapnya.

Selain pemenuhan alat medis seperti cath lab, Menkes Budi menekankan harus diiringi dengan pemenuhan dokter spesialis.

“Namun yang kurang adalah dokter spesialisnya. Teman-teman AIPKI bisa bantu memenuhi SDM nya,” tutur Menkes Budi.

Posisi dokter spesialis berada di pelayanan sekunder yang menerima rujukan dari pelayanan primer.

Baca Juga: Kemenkes Inovasi Ciptakan Rompi Penurun Suhu, Bisa Dipakai Petugas Haji

“Layanan rujukan yang penting buat saya adalah masyarakat bisa terlayani. Penyakit yang paling banyak di kita adalah di antaranya jantung, stroke, kanker, dan ginjal,” katanya.

Pemenuhan dokter spesialis dapat dilakukan melalui desain program academic health system (AHC). Dalam AHC ada 4 level strategi yakni mahasiswa, dosen, wahana yaitu RS pendidikan, dan pengampuan prodi atau fakultas kedokteran.

Menkes Budi menjelaskan peningkatan kuota mahasiswa kedokteran dan dokter spesialis harus dilakukan. Setelah itu dari sisi dosen, harus dilakukan peningkatan jumlah dosen.

Level selanjutnya dari sisi RS pendidikan, yaitu peningkatan jumlah RS pendidikan, dan yang terakhir adalah level fakultas kedokteran, yakni dilakukan dengan peningkatan jumlah prodi atau fakultas kedokteran baru.