Bawaslu Ngaku Bakal Telusuri Dugaan Politik Uang Kader PDIP di Masjid, Warganet: Emang Berani?

"Ambil duitnya lupain partainya," papar @alasxxx.

Bakal Laporkan Akun Twitter

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap akun anonim di Twitter yang menyebarkan video bagi-bagi amplop berlogo PDIP. Said menilai akun tersebut sudah melakukan framing dan menyudutkan dirinya terkait politik uang.

Sebelumnya, Said Abdullah telah membantah melakukan politik uang sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Atas kelakukan akun anonim tersebut, yang menggiring seolah kegiatan yang kami lakukan melanggar hukum, kami akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun yang tidak bertanggung jawab, bersembunyi di balik anonimitas, tetapi melempar kotoran kepada orang lain. Ini bulan puasa, harusnya saling memberi berkah kepada sesama bukan menebar fitnah," kata Said Abdullah dikutip dari keterangannya, Senin (27/3/2023).

Said Abdullah membantah telah melakukan politik uang. Bantahan ini menyusul ramainya video pembagian amplop bergambar dirinya dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Ketua DPP PDIP ini lantas menjelaskan duduk perkaranya. Said sendiri tidak membantah bahwa uang tunai itu memang berasal dari dirinya dan sejumlah kader PDIP. Kendati begitu, ia mengklaim pembagian uang itu bukan dalam rangka politik.

Menurut Said, ia bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan se-Madura membagikan sembako sebanyak 175 ribu yang ditujukan kepada warga miskin. Sembako itu dibagikan dalam masa reses, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai.

"Pada kesempatan ini saya juga perlu menjelaskan ke media massa, seperti di-framing oleh sebuah akun anonim di media sosial, kami membagikan uang ke warga Madura. Saya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan se Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Uang itu saya niatkan sebagai zakat mal," tutur Said.

Baca Juga: Bantah Lakukan Politik Uang Di Sumenep, Said Abdullah Pertimbangkan Ambil Langkah Hukum