Jokowi Beri Sinyal Hijau Koalisi Besar KIB dan KKIR, PDIP: Nggak Jamin Kemenangan di Pilpres 2024

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan lampu hijau atas adanya wacana pembentukan koalisi besar dari penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Meski menyambut baik, namun Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menilai besar atau tidaknya koalisi itu tidak menjamin kemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Said, ada dua hal yang menjadi faktor penentu kemenangan di Pilpres 2024.

"Soal kemenangan atau tidak, tidak menjamin kemenangan. Yang menentukan kemenangan itu yang pertama tentu figur, kemudian soliditas partai," kata Said dikutip Selasa (4/4/2023).

Said menilai sosok capres dan cawapres menjadi faktor utama dalam Pilpres 2024. Adapun partai berlambang banteng tersebut tetap mengedepankan kadernya untuk diusung sebagai capres.

"Tidak akan noleh kanan-kiri, walaupun tetap akan bekerja sama dengan kekuatan parpol lain," ucapnya.

Sementara itu, Said menyebut kalau PDIP bakal berkoalisi dengan partai lain. PDIP ingin berkoalisi dengan partai dengan ideologi yang sama.

"Kami selalu bertemu para parpol, ketum parpol, selalu kami sampaikan 'Ayo dari sisi ideologis kita sudah punya kesamaan pandangan'. Dari sisi politik pendekatan kita seperti apa, konsepsi-konsepsi kita ke depan seperti apa," ujarnya.

Selain itu, koalisi PDIP juga diharapkan bisa melanjutkan keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Wakil Preside Ma'ruf Amin.

"Kita tahu bersama di mana titik keberhasilan Bapak Presiden Jokowi, di mana yang belum dan akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi mari kita lanjutkan. Tantangannya kira-kira ke depan seperti apa, mari kita antisipasi buat mitigasinya," ungkapnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Sumut Curi Jam Tangan Pegawai Toko, Ngaku Khilaf dan Minta Tak Dibesar-besarkan

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.