Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum terpikirkan menentukan calon presiden untuk koalisi besar yang santer disebut-sebut bakal dibentuk.
Bukan tanpa sebab PPP ogah berpikir jauh tentang capres koalisi besar. Pasalnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang jelas-jelas sudah terbentuk dengan Golkar dan PAN hingga kini belum bulat mengusung sosok tertentu sebagai capres.
"Sehingga di kemudian hari soal KIB, jangankan kita bicara koalisi besar wong di dalam KIB saja belum firm soal calonnya kan," kata Juru Bicara PPP Usman Tokan kepada wartawan dikutip Minggu (16/4/2023).
Usman menegaskan posisi PPP perihal capres adalag menunggu dan melihat figur-figur yang tepat yang bisa diusung ke depan.
"Jadi PPP hari ini pada posisi seperti pernyataan bahwa kami masih melihat waktu kita masing panjang, masih melihat figur-figur yang muncul ke permukaan itu," kata Usman.
Potensi KIB Bubar
Usman memandang bukan hal mustahil, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ke depan akan bubar. Pembubaran KIB bisa dipicu dari cara kerja dan pola komunikasi di internal yang terkesan main sendiri.
Ia menyorot sejumlah langkah pertemuan partai di KIB yang tidak secara bersamaan mengatasnamakam KIB. Tetapi masing-masing. Semisal Golkar menyambut Perindo, dan PSI. PAN bertemu PBB, begitu pula sebaliknya pertemuan yang dilakukan PPP dengan partai lain.
"Jadi ada analisa pihak tertentu bahwa KIB ini akan tidak solid atau pecah misalnya atau bubar. Bisa saja terjadi seperti itu kalau misalkan pola komunikasi politiknya kayak gini gitu ya," kata Usman.
Baca Juga: Diprediksi Bakal Tenggelam Jika Gabung Koalisi Besar, Begini Reaksi Partai Golkar
Seharusnya, menurut Usman, tiga partau di KIB dapat berjalan bersamaan secara kompak bukan sendiri-sendiri. Termasuk apabila ingin menerima kunjungan dari sejumlah partai. Maka baik Golkar, PAN, dan PPP harus menerima secara bersamaan mengatasnamakam KIB, bukan partai per partai.
"Kan kalau misalnya oke kalau kita mau menerima dari Gerindra, kalau kita mau nerima apa namanya ini PKB, kita mau nerima PSI, kita mau nerima dari PBB, kalau misalkan kita mau bilang kita koalisi KIB mau sudah bilang firm kan harusnya menerima mereka bareng dong. Kan begitu ya," tutur Usman.
Tetapi yang terjadi belakangan, justru sebaliknya. PPP menilai masing-masing partai di KIB berjalan masing-masing.
"Kan mereka ketemu orang kita tidak tahu ya. Terus agenda mereka apa. Nah makanya PPP merasa bahwa hari ini masing-masing partai melakukan komunikasi politik sendiri-sendiri," kata Usman.
Berita Terkait
-
Khawatir Gugatan Partai Berkarya Dan Republik Bikin Chaos, PPP Minta PN Jakpus Rujuk Putusan Pengadilan Tinggi
-
Isu Tiga Periode, Jokowi Masuk Empat Besar Capres 2024 Hasil Survei SMRC
-
Jokowi Bakal Ikut Tentukan Capres dari PDI-P, Dukungan Prabowo Subianto Apa Kabar?
-
Nama Capres 2024 dan Koalisi Baru, Hasto PDIP: Ada di Tangan Ibu Megawati
-
Hasto Sebut Koalisi Baru Bisa Terjadi Setelah PDIP Umumkan Sosok Capres 2024
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024