Bakal Minta Jatah Capres, PDIP Disebut Bisa Persulit Konsolidasi Jika Gabung Koalisi Besar

Suara.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disebut-sebut akan bergabung dengan wacana koalisi besar karena KIB dinilai memiliki mesin partai yang kuat.

Pengamat politik sekaligus pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan bahwa KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar tersebut.

"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujar Ikhwan, Senin (17/4/2023).

Menurutnya, rekomendasi capres atau cawapres dari KIB bisa mempermudah wacana peleburan koalisi besar semakin terwujud. Peleburan KIB dan KIR menjadi sebuah koalisi besar juga dinilai tidak lepas dari peran Presiden Jokowi.

Ikhwan menilai restu Jokowi bisa membuat dua koalisi bersatu dan menjadi sebuah kekuatan besar. Bahkan, kekuatan ini bisa menandingi PDIP meski Jokowi merupakan kader PDIP.

Artinya, koalisi besar yang direstui Jokowi itu akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Soekarno.

"PDIP ingin merapat ke koalisi besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga dan PDIP tak mau ketinggalan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah," ungkapnya.

Menurut Arif, PDIP menyadari bahwa mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk.

Selain itu, keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi dinilai sebagai respons atas ketakutan PDIP yang ditinggalkan koalisi pendukung pemerintah.

Baca Juga: Gus Miftah Bocorkan Kartu Lebaran dan Hampers dari Presiden Jokowi, Isinya Jadi Omongan

"Sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," ujarnya.

Sementara itu, Jokowi juga merestui capres dari koalisi besar yang mengarah ke Prabowo Subianto. Menurutnya, jika restu sudah didapatkan Prabowo, wakilnya bisa saja jatuh pada KIB.

Oleh karena itu, masuknya PDIP dalam wacana koalisi besar ini dinilai bisa mempersulit konsolidasi partai jika partai itu mendorong capres koalisi besar dari kadernya sendiri.

"PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres, sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju," pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.