Suara.com - Calon presiden Prabowo Subianto menanggapi santai adanya anggapan terkait dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Isu ini menguat usai Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Menurut Prabowo, tidak ada yang salah dengan dinasti. Terlebih jika memiliki tujuan baik: ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Menurut Prabowo tidaknada yang salah.
"Oh, dinasti. Semua dinasti, bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti apa salahnya, ya kan?" kata Prabowo usai menghadiri Rapimnas Gerindra di The Dharmawangsa Jakarta, Senin (23/10/2023)
Prabowo sendiri mengakui dirinya bagian dari dinasti. Melihat latar belakang ayah dan kakeknya, yaitu Sumitro Djojohadikusumo dan Margono Djojohadikusomo.
"Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kami dinasti merah putih, kami dinasti patriot. Kami dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat," kata Prabowo.
Prabowo lantas menyinggung terkait keberadaan Gibran yang merupkan bagian dari keluarga Jokowi.
Ketum Partai Gerindra itu menuturkan, Gibran bagian dari dinasti Jokowi tidak salah bila kemudian memilih berbakti kepada rakyat bersama dirinya melalui pasangan capres dan cawapres.
"Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke?" jelas Prabowo.
Diketahui, jalan Gibran maju di Pilpres 2024 berjalan mulus. Ini setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memutuskan orang di bawah 40 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres asal sudah pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Daerah.
Baca Juga: KPK Terima Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi: Kami Lakukan Tindak Lanjut!
Keputusan MK itu kemudian tidak mau dibuang sia-sia oleh Prabowo Subianto. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu kemudian menggandeng Gibran sebagai Bakal Cawapres.
Berita Terkait
-
MKMK Segera Usut Dugaan Konflik Kepentingan Anwar Usman dan Hakim MK Lainnya dalam Putusan Usia Capres-Cawapres
-
Gagal Maju jadi Cawapres, Emiten Erick Thohir MARI Alami Rugi Rp30,5 Miliar
-
KPK Terima Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi: Kami Lakukan Tindak Lanjut!
-
Perbandingan Harta Prabowo dan Gibran, Bacapres-Bacawapres yang Jadi Sorotan
-
Unggah Video Lawas Bersama Gibran, Ahmad Dhani Dihujat
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024