Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, meluruskan jika tidak ada pernyataan yang bertentangan antara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Politisi PDIP, Adian Napitupulu, dan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengenai adanya upaya untuk membuat jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).
Basarah menjelaskan, Puan hanya menyampaikan kedudukannya secara fakta kepada awak media apakah Presiden Jokowi pernah meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengubah konstitusi dari masa dua periode menjadi tiga periode.
"Mbak Puan mejawab dari konten yang saya baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," tuturnya.
"Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah UUD 1945," sambungnya.
Sementara di sisi lain, Basarah mengatakan, Adian menjelaskan pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Basarah mempersilakan masyarakat untuk memeriksa jejak digital dari berbagai lini.
"Banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, Hasto mengonfirmasi tentang pengalamannya secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan tersebut.
Untuk itu, kata dia, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Puan, Adian, dan Hasto kristiyanto.
Baca Juga: Perindo Curiga Jokowi Jadi Biang di Balik Putusan MK Demi Gibran Maju Cawapres
"Karena memang pada faktanya wacanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang hadir di sini pasti medianya sudah menulis, dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga ada yang ketua umum-ketua umum partai politik yang mengusulkan wacana tiga periode itu," tuturnya.
Diketahui, Adian menyampaikan, renggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP karena ditolaknya permintaan tiga periode jabatan Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Jokowi tidak pernah meminta hal serupa.
Kemudian Hasto menyebut, berani bertanggungjawab jika memang benar adanya mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Ini bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Ia menyampaikan, permintaan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut disuarakan oleh pihak-pihak lain yang disampaikan kepada PDIP. Namun, kata dia, sikap PDIP tegas tetap taat terhadap konstitusi.
"Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
PDIP: Batin Masyarakat Terluka, MK Alami Degradasi Karena Putusannya Buat Gibran Lolos Jadi Cawapres
-
Kesal Gibran Diserang Putusan MK Melulu, Fahri Hamzah: Apa Haknya Harus Dipotong Karena Dia Anak Pejabat?!
-
Terang-terangan Membangkangi Partai, Ahmad Basarah: Gibran Sudah Ke Luar dari PDIP
-
Kiky Saputri Bongkar Tak Boleh Bahas Topik Ini saat Roasting Ganjar, Publik: Kenapa Tuh?
-
Perindo Curiga Jokowi Jadi Biang di Balik Putusan MK Demi Gibran Maju Cawapres
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024