Prabowo Disebut Kampanye Terselubung saat Peresmian Sumur Bor, Jokowi Diminta Turun Tangan

Suara.com - Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Putra, mengkritisi soal proyek pengadaan sumur bor yang dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto. Ardi menyebut Prabowo menggunakan sumber daya negara untuk berkampanye menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pada tanggal 29 Oktober 2023, Prabowo Subianto meresmikan beberapa titik sumur bor bantuan Kemhan di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, ia mengaku datang sebagai Menhan, bukan Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Namun, di hadapan warga Prabowo sempat menyinggung soal dukungan untuk Pilpres 2024.

"Kami memandang, pengadaan proyek pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh Kemhan merupakan sesuatu yang harus dikoreksi, mengingat hal tersebut bukanlah tugas dan fungsi Kemhan," ujar Ardi kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Ketimbang mengerjakan proyek ini, Ardi menyebut Prabowo seharusnya fokus menjalankan tugas yang berkaitan pertahanan negara.

Ia menyebut program ini rentan dipolitisasi karena memang sudah memasuki tahun politik.

"Di tengah dinamika politik menuju Pemilu 2024 keberadaan proyek pembangunan sumur bor rentan dipolitisasi untuk kepentingan politik pencitraan," tuturnya.

Saat peresmian sumur bor di Banyumas, Prabowo sempat mengatakan tidak minta dukungan, tapi berharap dalam hati karena tak ada larangannga di hadapan warga. Adi menyesalkan perkataan Prabowo itu karena merupakan kampanye terselubung.

"Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai kampanye terselubung dan permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat Capres," katanya.

Baca Juga: Membedah Makna Batik Jokowi dan 3 Capres saat Makan Siang Bersama

Oleh karena itu, Adi meminta Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Prabowo untuk menghentikan proyek pembangunan sumur bor. Sebab program itu bukan Tupoksi Kemenhan dan mendorong kementerian lain yang terkait untuk berperan dalam proyek tersebut.

"Presiden Jokowi harus memastikan tidak boleh ada penggunaan sumber daya negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan salah satu kandidat calon presiden pada Pemilu 2024," pungkasnya.

Diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah mendaftar sebagai Capres dan Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.