Kasus Pelanggaran Etik Hakim MK Diputuskan Sore Ini, Prabowo soal Nasib Anwar Usman CS: Tanya ke Sana, Jangan Saya!

Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan mengomentari lebih jauh terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan membacakan putusan perkara dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, Selasa sore.

Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju ini menilai pertanyaan terkait putusan MKMK lebih baik ditanyakan langsung kepada MKMK sendiri. Hal ini ditegaskan Prabowo saat menanggapi pertanyaan terkait yang diajukan kepada dirinya.

"Ya tanya ke sana ya, jangan tanya saya," kata Prabowo di Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023).

Nasib Anwar dkk Ditentukan Sore Ini

Diketahui, MKMK akan memutuskan perkara dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi yang menjadi buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres.

Sidang yang akan diputus oleh tiga serangkai Jimly Asshidiqqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams itu akan digelar di ruang Sidang Pleno I Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023), pukul 16.00 WIB sore nanti.

Jimly sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan 21 perkara dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semuanya sudah kami dengar. Akhirnya kami sudah rapat intern. Kami sudah buat kesimpulan," kaya Jimly, di Gedung MK, Jumat (3/11/2023).

"Tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu," lanjutnya.

Baca Juga: MKMK Akan Bacakan Putusan, Nasib Paman Gibran Ditentukan Sore Nanti

MKMK diketahui telah menggelar rapat internal untuk merumuskan putusan yang akan dibacakan sore ini.

Menurutnya, putusan itu kemungkinan besar akan cukup tebal. Sebab, ada 21 laporan yang diproses MKMK dengan hakim konstitusi terlapor yang jumlah laporannya berbeda.

Berdasarkan 21 laporan yang masuk ke MKMK, Ketua MK Anwar Usman menjadi hakim terlapor dalam 15 perkara. Sebagian pemohon meminta Anwar diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat dilaporkan sebanyak empat kali karena menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.

Anwar Usman dkk Dilaporkan Kasus Etik

Sekadar informasi, laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim disampaikan sejumlah pihak lantaran MK mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.