Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran angkat bicara terkait penyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut adanya kecurangan pada Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengaku tidak paham dengan penyataan yang dikeluarkan Megawati.
"Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kecurangan, tapi yang pasti, kampanye belum dimulai,” kata Muzani di Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/11/2023).
Padahal, lanjut Muzani, hari ini baru saja penetapan pasangan calon dan besok baru pengambilan nomor urut paslon. Sementara 15 hari kemudian baru memasuki masa kampanye.
“Hari ini baru penetapan Pasangan calon, besok pengambilan nomor urut, 15 hari kemudian baru ada kampanye dan seterusnya. Jadi kami terus terang tidak paham dengan apa yang dimaksud," jelas Muzani.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses Pemilu 2024 agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya.
"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani," kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Megawati menegaskan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.
Menurutnya mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
"Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi!" kata Mega.
Tidak hanya itu, Mega juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi.
"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, apabila hukum dan keadilan ditegakkan dan senantiasa dikawal oleh rakyat, cita-cita para pendiri bangsa pasti akan bisa diwujudkan.
"Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
TKN Prabowo-Gibran Tak Mempersoalkan Nomor Urut, yang Penting Endingnya
-
Prabowo-Gibran Sah Jadi Peserta Pilpres 2024, Nurson: Upaya Mendiskreditkan Mas Gibran Tidak Mempan
-
Ketua KPU Ingatkan Capres-Cawapres Serahkan Struktur Tim Pemenangan Nasional, Tiga Hari Sebelum Masa Kampanye
-
Masa Kampanye Capres dan Cawapres 75 Hari, Besok KPU Undi Nomor Urut Capres Anies, Prabowo dan Ganjar Pranowo
-
Usai Ditetapkan Jadi Peserta Pilpres 2024, 3 Pasang Capres-Cawapres Akan Undi Nomor Urut Dan Masuk Masa Kampanye
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024