Suara.com - Dalam sebuah acara Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Gedung CSIS, Prabowo Subianto mendapat pertanyaan oleh seorang Dubes Jepang untuk Indonesia. Kala itu sang dubes menanyakan mengenai kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah kaya nikel yang sempat menuai kontroversi di organisasi perdagangan dunia.
"Pembatasan ekspor Indonesia terhadap bahan mentah seperti nikel, telah menjadi isu kontroversial di WTO selama beberapa waktu. Setelah terpilih, bagaimana anda menghidupkan kembali perdagangan bebas global dan juga bagaimana anda menyikapi kebijakan perdagangan dan kebijakan investasi?" tanya Kanasugi Kenji.
Hal itu pun lantas dijawab oleh Prabowo, kalau pada prinsipnya Indonesia memiliki kepentingan lain. Indonesia berharap bisa menjadi negara industri dan maju.
Agar ke depannya bisa berdampak pada meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan rakyat. Mengingat selama ini rakyat selalu mendapatkan upah yang minimum.
"Pada prinsipnya, kita perlu mempertahankan perdagangan bebas. Namun ada prinsip lain yang sangat penting bagi kami, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keadilan," ucap Prabowo.
"Jadi soal bahan mentah, kami merasa berhak untuk ingin maju seperti Jepang. Kami ingin menjadi negara industri. Kami ingin memproduksi barang-barang canggih," imbuhnya.
Tentu saja argumen ini memiliki tujuan untuk menghapuskan kemiskinan di tanah air. Ia sangat menyoroti rakyat yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1 USD atau sekitar Rp15000 sehari.
"Kami juga ingin rakyat kami tidak mendapat upah minimum. Banyak orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari 2 USD sehari, bahkan ada yang kurang dari 1 USD sehari. Jadi kita harus memproduksi barang-barang industri. Kami harus mengolah sumber daya alam kami di Indonesia. Dan kami menyambut semua investor, tetapi kami ingin pabriknya ada di Indonesia. Putra dan putri kita membutuhkan pekerjaan," jelasnya.
"Kita butuh fair playing field , kita butuh kesempatan yang sama," tandas Prabowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024