Dikritik Prabowo soal Pupuk Langka, Ganjar Curhat Telepon Maruf Amin: Pak Wapres Please...

Suara.com - Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi kritik yang disampaikan Prabowo Subianto tentang langkanya pupuk bagi petani.

Menurut dia, pupuk langka terjadi di Papua, Sumatera Utara, NTT, NTB, dan Kalimantan Timur.

“Satu data petani itu bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Ganjar di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023).

“Pada saat yang sama, kuota pupuk enggak boleh dibatasi,” tambah dia.

Untuk itu, Ganjar mengaku sempat menghubungi Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk memberi kuota pupuk tambahan.

“Saya telepon langsung kepada Pak Wapres waktu itu, ‘Pak Wapres, please, kasih tambahan (kuota pupuk),’” ucap Ganjar.

“Kalau waktu tidak cukup, maka ini terjadi di seluruh Indonesia dan ini yang harus kami kerjakan,” tambah dia.

Sekadar informasi, KPU menyiapkan 6 segmen untuk debat capres. Masing-masing capres nantinya akan mengambil pertanyaan secara acak untuk dijawab. Kemudian, dua capres lainnya dipersilakan untuk menanggapi jawaban capres sebelumnya.

"Misalkan, kesempatan pertama, si calon A itu menjawab pertanyaan moderator, calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A," ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Baca Juga: Koar-koar Paling Berpengalaman soal Pelayanan Publik, Ganjar di Debat Capres: Pemerintah Gak Boleh Baperan!

"Setelah ditanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu," lanjut dia.

Menurut Hasyim, 11 panelis yang sudah ditetapkan KPU menyiapkan 18 pertanyaan sesuai dengan tema debat perdana. Hasyim mengatakan daftar pertanyaan tersebut baru akan disampaikan kepada KPU hari ini.

Diketahui, debat perdana yang akan diikuti para calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan digelar besok, Selasa (12/12/2023) di Kantor KPU. Debat tersebut rencananya akan digelar pukul 19.00 WIB.

Adapun tema yang akan dibahas ialah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, penanganan disinformasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.