Sindiran Telak Anies soal IKN di Debat Capres: Jangan Tiru Belanda, Masalah Jakarta Harus Diselesaikan

Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan pemerintah seharusnya tidak mencontoh pemerintah Belanda di era Kolonial Belanda.

Menurutnya, pemerintah Belanda kerap meninggalkan masalah yang belum selesai.

"Jangan kita tiru Pemerintah Belanda, mereka punya Kota Tua. Ketika Kota Tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan,” kata Anies menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat capres di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Daripada membangun IKN, Anies lebih memilih untuk menuntaskan masalah yang masih dialami Jakarta.

"Karena itu kami berpandangan masalah di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun, menambah taman yang harus dibangun, transportasi umum berbasis elektrik,” ucap Anies.

Oleh sebab itu, Anies berpandangan lebih penting membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali oleh warganya.

"Itu semua dikerjakan untuk membuat jakarta menjadi kota yang nyaman, aman. Kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat, itu terkait dengan Jakarta,” pungkasnya.

UU IKN Tak Lewat Dialog Publik

Sebelumnya diberitakan, Anies menjelaskan gagasannya soal Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam debat perdana capres di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Baca Juga: Ungkit soal Intimidasi Ketua BEM UI, Ganjar di Debat Capres: Kasus Seperti Ini Harus Usai!

Dalam forum itu, Anies ditanya oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terkait proyek IKN. Anies mengatakan bahwa IKN merupakan contoh produk hukum yang tidak banyak melibatkan masyarakat.

"Ini lah salah satu contoh produk hukum yang tidak melawati dialog publik yang lengkap," ujar Anies di lokasi debat.

Anies menilai, setiap orang yang mengkritik UU IKN kini dianggap sebagai oposisi, begitu pula sebaliknya.

"Sehingga dialognya sesudah jadi Undang-Undang, dan ketika dialognya sudah jadi Undang-Undang, siapa pun yang kritis dianggap oposisi, siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah," jelas Anies.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan bahwa pengesahan UU IKN bak menampilkan Indonesia bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan.

"Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan. Dimana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro-kon," jawab Anies.