Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Sebut Pilpres 2024 Berpotensi Cacat, Alasannya?

Suara.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai kampanye pemilu 2024 berpotensi cacat.

Todung Mulya Lubis mengatakan, kampanye Pemilu 2024 banyak diwarnai pelanggaran yang dilakukan secara sistematis. Salah satu dugaan pelanggaran yang dimaksudnya, pencabutan baliho Ganjar-Mahfud di Banten yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan cukup sistematis. Saya tidak membatasi hanya pada pencopotan baliho yang terjadi di Banten," kata Todung di Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

"Tapi juga jauh sebelum itu, kita melihat netralitas ASN, kita melihat aparat-aparat terlibat dalam mendukung salah satu paslon. Kita juga melihat politisasi bansos dan kita juga melihat pelarangan paslon kami (Ganjar-Mahfud) misalnya untuk hadir pada satu acara," sambungnya.

Menurutnya sejumlah rangkaian itu terjadi secara sistematis. Disebut Todung juga, situasinya tidak semasif dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, sejak jaman reformasi.

"Jadi kami sangat prihatin, sangat concern dengan keadaan seperti ini" katanya.

Todung bilang, jika ini terus berlanjut, pemilihan presiden yang akan digelar pada 14 Februari 2024 berpotensi cacat.

"Kalau ini tidak dikoreksi, dan akan tetap berlanjut terus, maka pemilu dan pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari itu pemilu yang penuh dengan cacat. Itu akan jadi pemilu yang tidak melahirkan pemerintahan yang punya legitimasi," ujar dia.

Baca Juga: Panitia Ijtima Ulama Tegaskan Akan Berjuang Menangkan AMIN Satu Putaran