Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, mengakui pentingnya oposisi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya oposisi, maka segala kebijakan yang dibuat bisa lebih berkualitas.
Namun, Anies mengakui kekuatan alias power dari oposisi tak boleh lebih besar dari pemerintah. Jika itu terjadi, maka segala program yang ingin dibuat bisa jadi terhambat.
"Kami tetep berharap berada di pemerintahan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada oposisi supaya keputusan-keputusan yang kita ingin lakukan itu bisa gol," ujar Anies dalam acara Desak Anies X Total Politik di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Menurut Anies, yang sehat adalah yang diberikan ruang diskusi. Pemerintah kata dia, tak boleh membuat kebijakan yang tak menerima pandangan dari kubu oposisi.
"Ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya sehingga ada perdebatan yang berimbang, dikasih ruang untuk perdebatan itu. Tapi kalau ruang perdebatan itu tidak ada maka yang rugi ya kita-kita semua," ucap Anies.
Eks Gubernur DKI itu pun mencontohkan salah satu kebijakan yang tak melibatkan oposisi untuk berdiskusi adalah penyusunan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan omnibus law. Partai politik yang berada di kubu oposisi saat itu hanya Partai Demokrat dan PKS.
"Contoh pengambilan keputusan mengenai IKN, pengambilan keputsuan mengenai omnibuslaw itu prosesnya meniadakan perdebatan seakan-akan karena oposisinya kecil lalu dilawatin begitu saja," ucapnya.
Oleh karena itu mantan Gubrnur DKI Jakarta ini mengatakan jika terpilih sebagai presiden, maka akan memberikan ruang diskusi bagi oposisi. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan sudah melalui pembahasan pro-kontra dan diterima semua pihak.
"Yang sering terjadi apa, segera diputuskan segera dijalankan sesudah itu baru diperdebatkan, jadi perdebatan nah kalau sesuatu sudah diputuskan kan ada yang mengkritik dianggap kontra pemerintah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dukungan JK Diyakini Bakal Naikkan Elektabilitas Pasangan AMIN
-
Anies Akui Tak Sependapat dengan Muhaimin Soal Tunjangan Ibu Hamil, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Personel Polisi Mulai Berjaga di JCC Senayan Jelang Debat Cawapres, Ini Alasannya
-
Begini Aktivitas Prabowo Jelang Debat Cawapres
-
Jelang Debat Cawapres, Grace Natalie: Gibran Akan Santun, Tidak Serang Cak Imin dan Mahfud
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024