Suara.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan mengembalikan kedaulatan pangan saat menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024. Hal itu kata dia sebagai kelanjutan dari program ketahanan pangan.
"Dan itu artinya peningkatan produksi pangan di dalam negeri, intensifikasi di hulu, kemudian perbaikan tata niaga di tengah, dan di hilir adalah transparansi harga beras," kata Anies saat bertemu kelompok tani di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu, (24/12/2023).
Transparansi harga di sini kata Anies yaitu informasi harga beras dan pasar-pasar induk sampai pasar komunitas informasinya diketahui semua.
Harga komoditas di sentra-sentra produksi dengan pasar induk diketahui. Hal ini kata Anies adalah satu cara untuk meningkatkan produksi di dalam negeri.
"Ketika terjadi pengurangan produksi global kita punya stok yang cukup," ujar dia.
Anies menjelaskan pada akhirnya Indonesia akan mengejar kembali swasembada dan menjadi lambung padi di Asia dengan kekuatan yang dimiliki.
Anies berharap bisa mengembalikan tata niaga dengan memperbaikinya. “Secara umum Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi lumbung padi di Asia,” lugasnya.
Berikan Subsidi Pupuk Langsung ke Petani
Pada kesempatan tersebut, Anies juga berjanji akan memberikan subsidi pupuk langsung ke petani. Ini menyusul keluhan mereka soal kelangkaan dan mahalnya pupuk.
Dalam kunjungan Anies ke Desa Salakbrajo, Pekalongan, Minggu (24/12), para petani menyampaikan bahwa beberapa waktu terakhir ini persediaan pupuk sangat terbatas.
Baca Juga: Cak Imin Tak Tahu Istilah SGIE, Begini Tanggapan Anies Baswedan
Mereka tak bisa membeli pupuk dalam jumlah maupun waktu yang mereka butuhkan.
Karena itulah, Anies berencana akan melakukan reformasi. Sehingga, pupuk bisa dibeli dalam jumlah berapa pun dan pada waktu kapan saja.
"Bahkan, nanti kita kirim langsung ke rumah para petani ini," imbuhnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Anies akan membangun pabrik-pabrik pupuk di berbagai tempat. Dengan begitu, daerah yang ketersediaan pupuknya minim, seperti Jawa Tengah, bisa ditangani dengan baik.
Berita Terkait
-
Jateng Bukan Kandang Satu Partai Saja, Anies Optimistis Kantongi Suara Warga
-
Ponpes Lirboyo Cabang ke-20 Semarang Deklarasi Dukungan untuk AMIN
-
Anies Ingin Hidupkan Kembali Ekonomi di Wilayah Terdampak Jalan Tol
-
Cak Imin Kerap Basahi Bibir Saat Debat Cawapres, Ternyata Ini Penyebabnya!
-
Anies Tawarkan Program Tol Berkeadilan untuk Pelaku Usaha di Pantura
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123
-
BRI dan Kementerian UMKM Perkuat Pembiayaan KUR, Dorong UMKM Bandung Naik Kelas
-
Rambah Hutan Lindung di Batam, PT GTP Jadi Tersangka Korporasi
-
Truk LPG Hantam 11 Kendaraan di Kota Bandung, Pesepeda Wanita Meninggal Dunia
-
TNI Masuk MBG, Aktivis Kritik Pendekatan Militer: Bukan Situasi Perang