Suara.com - Format debat Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat kritik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Kritik itu salah satunya terkait KPU masih mengundang simpatisan dan pendukung pasangan calon (paslon) yang berdebat.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mencatat dua kali debat Pilpres yang digelar KPU masih mengundang pendukung paslon. Pertama saat debat Capres 12 Desember dan debat cawapres 22 Desember 2023.
"Catatan debat yang lalu masih soal formatnya yang masih ada suporter di belakang cawapres yang berdebat," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Kritik dan catatan itu kekinian telah disampaikan setelah KPU RI menggelar debat Pilpres 2024 kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).
Khoirunnisa menyebut keberadaan pendukung dengan jumlah yang banyak justru membuat suasana di lokasi debat menjadi riuh.
Dia juag menganggap keberadaan puluhan pendukung itu seolah-olah dijadikan sebagai ajang pamer kekuatan masing-masing paslon.
"Suporter yang banyak malah membuat jadi riuh dan antarsuporter jadi semacam show off force kekuatan masing-masing," kata dia.
Menurutnya keberadaan para pendukung dengan jumlah yang banyak juga membuat fokus masyarakat terhadap para calon menjadi teralihkan.
Catatan lain yang turut disoroti Perludem terkait dengan keberadaan panelis yang hanya membuat pertanyaan untuk pasangan calon, tetapi tidak mendalami gagasan yang disampaikan.
Baca Juga: KPU Respons Tudingan Roy Suryo Yang Sebut Gibran Pakai 3 Mik Saat Debat
Padahal, kata dia, penyelenggaraan debat menjadi momentum yang baik bagi masyarakat untuk lebih mendalami gagasan, visi dan misi, serta kebijakan pasangan calon.
"Lalu, soal panelis yang hanya membuat pertanyaan saja, tetapi tidak mendalami gagasan dari cawapres," ujarnya.
Selepas debat pertama antarcapres pada hari Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada hari Jumat (22/12) di Jakarta.
Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (Antara)
Berita Terkait
-
Kocak! Gibran Sindir Cak Imin-Mahfud MD Pakai Teks Saat Closing Debat: Yang Lain Bawa Contekan, Saya Harus Ngapalin
-
Respons Ganjar Soal 3 Mik Yang Dipakai Gibran Saat Debat Hingga Bikin Roy Suryo Curiga
-
Roy Suryo Meradang Disebut Tukang Fitnah oleh Ketua KPU, Langkah Ini Bakal Ditempuh
-
Analisa Emosi 3 Cawapres Saat Debat: Cak Imin Basahi Bibir, Gibran Gelisah, Mahfud Tersenyum Sinis
-
KPU Akan Tegur Lagi Gibran Buntut Ajak Pendukung Bersorak, Arsjad Rasjid: Jangan Salah Pilih Pemimpin
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024