Soal Netralitas ASN dan TNI-Polri, Anies Blak-blakan Kritik Jokowi: Intervensi Ada Ongkosnya!

Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu 2024. Menurutnya, netralitas memang tidak ada ongkosnya.

Namun, Anies menilai intervensi-intervensi selama ini justru ada ongkosnya.

"Seperti arahan Bapak Presiden bahwa Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, mendapatkan arahan untuk netral dan netral itu tidak ada ongkosnya. Kalau intervensi malah ada ongkosnya, harus melakukan hal-hap ekstra kalau mengintervensi," kata Anies di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/1/2024) malam.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu merasa yakin ASN, TNI dan Polri akan berlaku netral dalam Pemilu. Khususnya saat pencoblosan 14 Februari mendatang.

"Saya percaya ASN, TNI, Porli akan netral. Saya percaya intruksi presiden, arahan presiden akan dilaksanakan dan kita semua. Rakyat Indonesia akan menyaksikan netralitas itu ditunjukkan nanti tanggal 14 Februari," ucap Anies.

Anies kemudian mengatakan jika ada ASN, TNI dan Polri, yang selama ini diminta untuk tidak netral dalam Pemilu 2024 dan terkena sanksi, maka Anies akan mengembalikan posisi mereka seperti sedia kala.

"Bahwa apabila nanti ketika kami bertugas, ketika kami ditakdirkan menang dan ada Aparatur Sipil, TNI, POLRI yang dianggap tidak menjalankan perintah bila ada perintah itu (netral), maka kami akan kembalikan semua itu," kata Anies.

"Kami akan pastikan mereka yang didemosi, yang digeser, karena kemenangan yang diraih 01 mereka akan mendapatkan tempatnya kembali bahkan kalau perlu promosi," lanjutnya.

Diberitaka sebelumnya, Presiden Jokowi mewanti-wanti jajaran ASN, TNI, dan Polri agar bersikap netral dalam Pemilu 2024. Selain itu, KPU yang kerap mendapat tudingan dari masyarakat pun diminta bersikap netral.

Baca Juga: Maruarar Sirait: Saya Yakin Presiden Jokowi Dukung Prabowo-Gibran

"Kepada seluruh aparat negara, saya juga bolak-balik saya sampaikan, ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja," ujar Jokowi dalam sambutannya di Rapat Konsolidasi Nasional KPU di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).