Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menilai program makan siang gratis bukan solusi untuk mengatasi masalah stunting. Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Nakes Desak Anies' di Half Patiunus, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).
Anies menekankan bahwa jika menyelesaikan stunting ketika anak-anak sudah masa sekolah, maka hal itu sudah terlambat.
"Penanganannya tidak bisa di masa sekolah, jadi enggak cukup dikasih makan siang, sudah terlambat. Enggak cukup," ujar Anies di lokasi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pentingnya pemberian nustrisi yang cukup bagi para ibu hamil.
"Jadi yang dikasih makan siang ibu hamil bukan anak. Ibu-bu hamil itu yang harus nutrisinya cukup karena di situ yang kita butuhkan. Jadi intervensinya di usia dini. Bahkan di usia ibu hamil memastikan kesehatan ibu hamil, ini krusial sekali," kata Anies.
Setelah itu, Anies menyebut 1.000 hari pertama bagi anak juga merupakan momen-momen yang penting untuk mengatasi stunting. Ia menyebut setiap anak harus mendapatkan imunisasi yang lengkap.
"Kemudian 1.000 hari pertama usia bayinya itu yang harus dipastikan. Pastikan juga imunisasinya tuntas, pola asuh benar," tutur Anies.
Anies menekankan bahwa satu porsi makanan atau satu jenis makanan tidak menentukan tumbuh kembang seorang anak. Lebih lanjut, Anies juga berbicara tentang perbaikan pelayanan untuk ibu hamil.
"Jadi bukan hanya bicara satu jenis makanan tapi kita harus memastikan pola asuh benar, imunisasi benar di usia anak anak. Lalu, yang tidak kalah penting kita tidak boleh membuat ribet ibu hamil dan yang baru melahirkan," lanjut Anies.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Seperti diketahui, paslon Prabowo-Gibran memiliki prorgam makan siang dan susu gratis diprediksi yang akan memakan anggaran Rp 400 triliun.
Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, Selasa (28/11/2023) menyatakan, untuk sumber dana tersebut melalui pengalihan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi rencana keuangan negara.
Berita Terkait
-
Anies Klaim Punya Rekam Jejak Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Ini Dia
-
Beda Cara Anies vs Prabowo Berantas Korupsi, Bak Langit dan Bumi!
-
Bakal Berantas Korupsi, Ini Sektor Utama yang Diprioritaskan Anies Baswedan
-
Gus Nadir Blak-blakan Ada Gerakan PBNU Dukung Prabowo-Gibran: Kita Kehilangan Marwah NU
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024