Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, juga berharap Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Namun, ia tidak menyatakan dukungan terbuka kepada pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres.
"Apa salahnya kalau saya juga ikut mendorong supaya satu putaran saja, dan saya tidak ada niat berpihak kepada siapa-siapa," ujar Muhadjir, Rabu (7/2/2024).
Menurut tokoh Muhammadiyah itu, dari pengamatan dan mendengar harapan kontestan melalui tim pemenangan, masing-masing yakin bisa menang dalam satu putaran.
"Jadi, tim sukses 01 yakin menang satu putaran, tim sukses 02 juga begitu, yakin menang satu putaran, dan tim sukses 03 juga yakin menang satu putaran," katanya.
Adapun pertimbangan jika Pilpres 2024 bisa satu putaran, kata dia, secara pembiayaan, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makro ekonomi.
Ia menjelaskan secara fiskal atau biaya, jika harus dua putaran maka pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp17,3 triliun. Bahkan, nilainya bisa lebih jika diakumulasikan dengan pembiayaan lainnya, seperti keamanan.
"Untuk keamanan sangat tergantung semakin tidak aman semakin tinggi biayanya perkiraan kita bisa sampai Rp 40 triliun total untuk keamanan dan lain-lain itu. Ditambah biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp 40 triliun," katanya.
Sementara terkait risiko sosial, menurut dia, intensitas konflik jika Pilpres 2024 terjadi dua putaran akan lebih tinggi.
"Dan kita harus bersyukur sekarang ini, sampai sejauh ini, dari sisi keamanan dari stabilitas kita menurut saya relatif jauh lebih baik dibanding Pilpres 2019," kata dia.
Meningkatnya eskalasi politik, kata dia, bakal berpengaruh pada iklim investasi. Nantinya bakal muncul masalah pengangguran dan kemiskinan.
Ia menyadari apa yang dilontarkannya akan memantik pro dan kontra di masyarakat, bahkan menghubungkannya dengan pasangan calon. Namun, Muhadjir menegaskan bahwa dia tidak memihak kepada siapapun.
"Padahal, kalau tim pemenangan yang ngomong dianggap nggak apa-apa, tetapi kemudian kalau saya yang ngomong dianggap salah," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Bandingkan Aturan Kuota Haji Muhadjir vs Gus Yaqut, KPK Temukan Anomali 'Separuh-separuh'
-
Hanya 20 Hari Jadi Menag Ad Interim, Muhadjir Effendy Dicecar KPK Soal Alokasi Kuota Haji
-
Kasus Kuota Haji Terus Bergulir, KPK Periksa Muhadjir Effendy
-
Sempat Ajukan Penundaan Pemeriksaan dalam Kasus Haji, Muhadjir Effendy Tiba-tiba Muncul di KPK
-
KPK Akan Periksa Muhadjir Effendy soal Mekanisme Pembagian Kuota Haji 2023-2024
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024