Bawaslu Ungkap 22 Indikator TPS Rawan di Pemilu 2024: Mulai dari Persoalan DPT hingga Internet

Suara.com - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memetakan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada Pemilu 2024. Pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan yang mungkin terjadi di hari pemungutan suara atau pencoblosan 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator yang diambil dari 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi kecuali Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua dan Maluku Utara. Adapun pelaksanaannya berlangsung selama enam hari sejak 3 hingga 8 Februari 2024.

Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos

Sebut Film Dirty Vote Sebar Fitnah, TPN Ganjar-Mahfud Sentil Kubu 02: Jangan Sedikit-sedikit Lapor Polisi

"Hasilnya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi, namun tetap perlu diantisipasi," kata Bagja kepada wartawan, Minggu (11/2/2024).

Bagja kemudian merincikannya sebagai berikut:

Tujuh Indikator TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

1. 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; 
2. 119.796 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
3. 38.595 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
4. 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
5. 21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu;
6. 18.656 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); dan
7. 10. 794 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan/atau gempa).

Empat Belas Indikator TPS Rawan Yang Banyak Terjadi

1. 8.099 Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
2. 4.862 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
3. 4.211 TPS sulit dijangkau;
4. 3.875 Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS;
5. 2.299 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
6. 2.209 Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu;
7. 2.021 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik);
8. 1.989 Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan;
9. 1.587 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan;
10. 1.582 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan;
11. 1.396 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan;
12. 1.205 TPS yang ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
13. 1.184 TPS di Lokasi Khusus; dan
14. 1.031 TPS yang tedapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu;

Satu Indikator TPS Rawan Yang Banyak Terjadi 

Baca Juga: Sebut Film Dirty Vote Sebar Fitnah, TPN Ganjar-Mahfud Sentil Kubu 02: Jangan Sedikit-sedikit Lapor Polisi

1. 814 TPS yang terdapat Praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS.

"Jumlah TPS Rawan yang terpetakan diatas belum termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua dan Maluku Utara. Kondisi demikian disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet pada saat pengiriman data," jelas Bagja. 

Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!

Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Sebut Connie Sebar Hoaks Prabowo Bakal Digantikan Gibran jika Presiden, TKN Bongkar Fakta Mengejutkan!

Menurut Bagja, hasil pemetaan TPS rawan ini akan dijadikan bahan bagi Bawaslu, KPU, peserta Pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media dan seluruh masyarakat untuk memitigasi agar proses pemungutan suara dapat berlangsung lancar dan demokratis. 

Selain itu, Bawaslu, kata dia, juga akan melakukan strategi pencegahan berupa; patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau Pemilu dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat.