Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK merespons film Dirty Vote yang ramai menjadi perbincangan masyarakat. JK menepis bahwa penjelasan dalam film tersebut merupakan fitnah belaka.
JK menyebut bahwa data-data yang dijelaskan dalam Dirty Vote sudah sangat terang benderang.
"Semua orang bisa mengatakan fitnah tunjukkan di mana fitnahnya. Semua ada datanya angka angka, tanggal-tanggalnya," kata JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut justru merasa heran dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menuding film Dirty Vote bernada fitnah.
"Boleh saja mengatakan fitnah tapi yang mana? Karena semua data," ujar JK.
Lebih lanjut, JK menilai bahwa pemaparan dalam Dirty Vote hanya bagian kecil dari banyaknya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Fadli Zon Tuding Semua Aktor Film Dirty Vote Tim Mahfud MD
Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos
"Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung," jelas JK.
JK menyebut jika semua kecurangan dibongkar dalam Dirty Vote maka akan ada pihak yang merasa marah.
"Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," tutur JK.
Oleh sebab itu, JK merasa film tersebut sangat membantu mencerdaskan masyarakat menjelang pencoblosan Pilpres 2024. Ia menyebut cara-cara yang kotor dalam Pemilu akan menciptakan hasil yang buruk pula.
Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Tag
Berita Terkait
-
Film Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu, Anies: Penonton Marah, Hati-hati dengan Rakyat!
-
Mufidah Kalla Ultah ke-81, JK Mendadak Curcol: Sering Dimarahi tapi Tak Pernah Dikunci Istri
-
Airlangga: Namanya juga Black Movie, Film Dirty Vote Gak Perlu Dikomentarin!
-
Apa Itu Politik Gentong Babi yang Disebut Bivitri Susanti di Dirty Vote?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024