Suara.com - Ketua Dewan Pembina Bappilu DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk Presiden Jokowi bila ingin bergabung menjadi bagian dari partai beringin itu.
Namun khusus peluang menjadi ketua umum partai, Idrus menekankan bahwa hal tersebut sudah ada mekanismenya.
"Ya kalau misalkan masuk kan nggak ada masalah dalam pengertian, bahwa Golkar ini adalah partai go public, siapa saja, bukan milik siapa siapa dan tidak perlu minta izin kepada keluarga siapa, ndak ada itu. Golkar bebas saja. Saya juga dari kampung bisa jadi sekjen 7-8 tahun," kata Idrus ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).
Sementara itu, terkait dengan kemungkinan Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar, Idrus mengingatkan ada aturan yang harus dilalui, terutama soal adanya musyawarah nasional atau Munas.
"Lha saya kira semua ada aturan. Ada mekanisme yang ada. Dan mekanisme itu bisa dibicarakan di Munas, sebagai lembaga tertinggi penentu kebijakan kebijakan," tuturnya.
"AD/ART diubah di situ, ketua umum diubah di situ, aturan dibuat di situ, jadi kalau misalkan ada proses itu, semua bisa dibicarkaan pada institusi tertinggi, pengambilan keputusan di mana itu Munas. Setelah Munas itu, di bawahnya setingkat itu adalah ada namanya rapim, rapim juga mengambil keputusan tertinggi di bawah Munas. Jadi ini semua ada (tahapannya)," sambungnya.
Namun, Idrus masih menghormati status Jokowi sebagai kader PDIP. Hingga saat ini juga, menurutnya belum ada pembicaraan resmi mengenai Jokowi akan berlabuh ke Golkar.
"Ya kita jangan ikut campur lah persoalan hubungannya Pak Jokowi dengan PDIP itu urusan rumah tangga PDI-P dengan pak Jkw sebagai kadernya. Ya apakah keluar atau tidak, ya kita tidak tahu, ya. Tapi sampai pada saat ini setahu kita belum ada pengumuman resmi," ujarnya.
"Tapi kalau ada wacana bagaimana dengan Golkar, saya katakan, satu, hubungan pak Jokowi dengan Golkar, saya kira suasana kebatinannya memang dekat, bebas, ada komunikasi," ujarnya.
Baca Juga: Isu Jokowi Bakal Gabung Golkar, Idrus Marham: Secara Suasana Kebatinan Memang Dekat
Sebelumnya, isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal masuk ke Partai Golkar kembali mencuat.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons hal itu.
Menko Bidang Perekonomian ini menyambut baik apabila Jokowi masuk Golkar. Menurutnya, Jokowi adalah tokoh nasional yang menjadi milik semua partai.
"Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai," kata Airlangga melansir Antara, Senin (26/2/2024).
Disoal ada atau tidaknya pembicaraan formal terkait rencana bergabungnya Jokowi ke Golkar, Airlangga kembali menekankan bahwa Jokowi milik semua partai.
"Seperti saya katakan, (Jokowi) tokoh nasional, ya, dimiliki semua partai," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024