Ganjar-Mahfud Desak Prabowo-Gibran Didiskualifikasi, Yusril: Tak Ada Sejarah Pilpres Bisa Diulang

Suara.com - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menanggapi petitum pada permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan oleh tim dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal itu dia sampaikan usai mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon.

Dalam petitumnya, Ganjar-Mahfud meminta agar pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024.

Mereka juga meminta MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS), paling lambat 26 Juni 2024.

Menanggapi itu, Yusril mengatakan hal-hal yang dminta pemohon tersebut belum pernah terjadi sehingga dia meyakini hakim konstitusi tidak akan menerima permohonan Ganjar-Mahfud.

“Dalam sejarah pemilu maupun perundang-undangan kita belum pernah, bahkan tak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dapat dilakukan diulang secara menyeluruh,” kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

“Sudah berapa kali MK memeriksa dan mengutus perkara PHPU? Belum pernah sekalipun MK membatalkan seluruhnya dan melakukan pilpres untuk kedua kalinya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Yusril menyebut pihaknya akan menyampaikan jawaban dan bantahan terhadap isi permohonan yang disampaikan tim hukum Ganjar-Mahfud pada Kamis (28/3/2024).

“Jadi, itu akan kami bantah nanti akan kami bantah dalam keterangan yang kami sampaikan besok,” tandas Yusril.

Baca Juga: Di Depan Hakim MK, Mahfud MD: Jangan sampai Timbul Persepsi Pemilu Cuma Dimenangkan yang Punya Kekuasaan

Gugatan Sengketa Pilpres di MK

Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.

Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.

Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).

Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.