Suara.com - Ahli Ilmu Komputer Marsudi Wahyu Kisworo menjelaskan perbedaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan pada Pemilu 2024 dengan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) pada Pemilu 2019.
Hal itu disampaikan Marsudi pada sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/4/2024), selaku ahli yang dihadirkan oleh termohon, yaitu tim Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia menjelaskan, bahwa Sirekap yang menjadi persoalan pada sengketa Pilpres 2024 ini terdiri dari dua jenis yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web.
Baca Juga:
- Jokowi Pastikan 4 Menterinya Hadir Di Sidang MK, Tegaskan Tak Ada Arahan
- Di Balik Tawaran Perjamuan JK ke Mega, Pilpres Ulang atau Desak Dua Putaran
Sirekap Mobile dimiliki oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengunggah foto formulir C Hasil atau hasil penghitungan suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
Di sisi lain, Marsudi menuturkan Sirekap Web bertugas mengumpulkan rekapitulasi untuk kemudian menampilkan virtualisasi hasil penghitungan suara secara real count yang bisa dilihat melalui website.
Menurut Marsudi, Sirekap ini merupakan sistem yang lebih baik dibanding Situng karena adanya teknologi optical character recognition (OCR) untuk membaca formulit C Hasil.
“Kalau Situng dulu angkanya dihitung manual sehingga bisa timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entri yang dinaikkan dan sebagainya, maka teman-teman developer menggunakan secara otomatis tulisan C1 discan, diubah menjadi angka,” kata Marsudi di ruang sidang MK, Jakarta Pusat.
Namun, dia melanjutkan bahwa pembacaan C Hasil ini juga menimbulkan permasalahan karena petugas KPPS di setiap TPS memiliki tulisan tangan yang berbeda.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa teknologi OCR pada Sirekap memiliki tingkat akurasi 99 persen dalam membaca tulisan tangan pada gambar formulir C Hasil dan mengubahnya menjadi data dalam bentuk angka.
“Optical recognition itu kalau di laboratorium akurasinya 99 persen. Jadi, masih ada kemungkinan eror 1 persen di sana, tapi kalau dipakai di lapangan bisa lebih rendah lagi, paling tinggi 92,93 persen. Jadi masih ada salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka," terangnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan permasalahan lain dalam pembacaan formulir C Hasil disebabkan oleh kualitas kamera ponsel petugas KPPS dan kondisi kertas formulir C Hasil saat difoto yang bisa saja terlipat sehingga menimbulkan kesalahan membaca data.
Tag
Berita Terkait
-
Sidang Sengketa Pilpres 2024: Giliran KPU-Bawaslu Hadirkan Saksi dan Ahli
-
Jokowi Pastikan 4 Menterinya Hadir Di Sidang MK, Tegaskan Tak Ada Arahan
-
Bubarkan Diri Usai Antar Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, TKN Golf Bentuk Rumah Besar Partisipasi Indonesia Maju
-
Di Balik Tawaran Perjamuan JK ke Mega, Pilpres Ulang atau Desak Dua Putaran
-
Respons Airlangga Usai Namanya Disebut Jadi Saksi Sidang MK: Insyaallah Hadir Kalau Diundang
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024