Suara.com - Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel menegaskan seorang presiden hanya bisa diperintah oleh rakyat dan konstitusi. Pernyataan Noel ini menanggapi permintaan Hasto agar Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Permintaan Hasto untuk Jokowi berjanji itu menyusul kabar Kepala Negara hendak mengambil alih Partai Golkar hingga PDI Perjuangan.
Baca Juga:
Noel menegaskan, Hasto tidak memiliki hak politik untuk memerintah Jokowi bersumpah kepada rakyat.
"Sekali lagi Hasto tidak punya hak politik apapun dalam memerintah Jokowi untuk bersumpah kepada rakyat," kata Noel kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).
Ketua Prabowo Mania 08 ini sekaligus menegaskan bahwa Jokowi sebagai presiden hanya bisa diperintah oleh konstitusi.
"Dan yang bisa memerintah Jokowi adalah kontitusi. Walaupun bersumpah dia hanya bersumpah kepada Tuhan, konstitusi, dan rakyat," kata Noel.
Baca Juga:
Sebut Banyak Kepala Daerah Takut Maju Lagi di Pilkada 2024, Hasto PDIP: Gara-gara Jokowi
Sebelumnya, Noel, menilai tak seharusnya Hasto memerintahkan Jokowi agar berjanji di hadapan rakyat soal isu mengambil alih PDIP.
"Kok politisi perintah Presiden sih? Yang bisa perintah presiden ya konstitusi dan rakyat, bukan politisi model Hasto begini," kata Noel kepada wartawan, Senin (8/4/2024).
Noel lantas menyinggung pernyataan Hasto yang selalu dianggapnya memunculkan narasi agar Jokowi dijadikan musuh bersama.
"Hasto selalu membuat narasi diorkestrasikan agar Jokowi dijadikan musuh bersama. Tapi semua itu gagal karena rakyat cinta Jokowi," ungkapnya.
Di sisi lain, Noel justru menyindir Hasto dengan buronan Harun Masiku. Menurutnya, Hasto harusnya meminta Presiden mendorong untuk menangkap Harun Masiku.
"Kecuali Presiden bersumpah dengan rakyat akan menangkap Harun Masiku, baru keren tuh kalau mintanya itu. Saya harap Hasto mintanya itu. Kalau ambil PDIP Presiden nggak mungkin mau," pungkasnya.
Diberitakan sebelummya, Hasto, meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan sikap tegas atas isu mengambil alih PDIP. Hasto pun menantang Jokowi agar berjanji di hadapan rakyat.
Baca Juga:
Jokowi Bantah Mau Ambil Alih PDIP, Hasto Tantang Berjanji di Hadapan Rakyat
Menurut Hasto, jawaban Jokowi saat ditanya awak media soal isu mengambil alih partai yang kekinian diketuai Megawati Soekarnoputri tidak tegas.
"Pak Jokowi, kan hanya menyampaikan heran, kita harusnya berjanji saja di hadapan rakyat, bahwa pengambilalihan Golkar dan PDI perjuangan tidak akan dilakukan. Itu sikap yang ditunggu," ujar Hasto di Jakarta Pusat, Minggu (8/4/2024).
Ia berharap Jokowi tidak menggunakan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya dengan cara lain seperti mengambil alih partai politik.
"Sehingga harusnya berjanji bahwa saya akan menjaga, bahwa setelah selesai kepemimpinan saya, tidak akan mengambil alih Golkar maupun PDI Perjuangan ataupun sebelumnya, itu akan lebih gentleman," pungkasnya.
Respons Jokowi
Sebelumnya Jokowi merespons pertanyaan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut ingin merebut kursi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Jokowi lantas merasa heran hingga bertanya balik.
"Bukan Golkar?" respons Jokowi sembari tertawa di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Jokowi lantas meminta tidak ada tudingan seperti itu. Kepala Negara kembali heran lantaran namanya kerap disebut ingin merebut kursi pimpinan partai, mulai dari Partai Golkar sampai PDIP
"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semuanya? Jangan, jangan seperti itu," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Kaesang Tantang Bikin Jokes Pinggir Jurang, Babe Cabita Sindir Telak Jokowi
-
Analisa Politisi PDIP Perlu Tidaknya Pertemuan Prabowo-Megawati: Bu Mega Punya Perhitungan Cermat
-
Bukan Pribadi Mudah Disetir, Megawati Bakal Tentukan Sendiri Kapan Mau Bertemu Prabowo
-
Tak Perlu Pakai Undangan! Masyarakat Bisa Halal Bihalal Lebaran 2024 dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta
-
Eks Politisi PDIP Usulkan Jokowi Jadi Penasihat Pemerintahan Prabowo-Gibran
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024