Daftar Pj Gubernur yang Disebut Hakim MK Saldi Isra Tak Netral dalam Pilpres 2024

Suara.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengungkap sejumlah penjabat atau Pj gubernur yang tidak netral selama Pilpres 2024 berlangsung. Ia menyebut ada beberapa Pj gubernur yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.

Pj Gubernur yang dimaksud Saldi terdiri dari Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimatan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

TOK! MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin

Berikut daftar lengkapnya:

• Sumatera Utara: Pj Gubernur Hassanudin
• DKI Jakarta: Pj Gubernur Heru Budi Hartono
• Jawa Tengah: Pj Gubernur Nana Sudjana
• Banten: Pj Gubernur Al Muktabar
• Kalimantan Barat: Pj Gubernur Harisson
• Sulawesi Selatan: Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin

Saldi Isra meyakini mereka tidak netral dalam Pilpres 2024 setelah membaca keterangan dari Bawaslu serta fakta yang terungkap di persidangan.

Alat bukti juga dicermati secara seksama oleh Saldi.

"Saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj, kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimatan Barat, dan Sulawesi Selatan," kata Saldi dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Saldi menerangkan, bentuk dari tidak netralnya pada Pj gubernur tersebut salah satunya ialah menggerakan ASN hingga pengalokasian sebagian dana desa untuk kepentingan kampanye.

Baca Juga: Saldi Isra Singgung MK Jadi Keranjang Sampah, Adi Prayitno: Tak Ada Cahaya Bagi Pemohon, Malah Gelap Gulita

Bahkan, mereka secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan capres-cawapres yang memiliki komitmen jelas untuk kelanjutan pembangunan IKN.

"Pembagian bansos atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas paslon tertentu penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum menonjolkan keberpihakan kepada paslon tertentu," terangnya.

"Pemasangan alat pegara kampanye di kantor pemerintahan daerah serta ajakan untuk memilih paslon di medsos dan gedung milik pemerintah," sambungnya.

Baca Juga:

Tolak Mentah-mentah Seluruh Gugatan Kubu AMIN, Ketua MK: Permohonan Tak Beralasan Hukum!

Selain itu, kata dia, dalam persidangan juga terungkap fakta jika adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa di Jakarta dan Jawa Tengah.