Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman kembali bersuara terkait dengan kontroversi niat cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirinya mengatakan bahwa sebagai kepala negara, Jokowi tak boleh mempengaruhi pesta demokrasi. Namun sebagai masyarakat biasa hal tersebut tetap boleh dilakukan.
Benny meminta mantan gubernur tersebut untuk tahu diri agar tak memobilisasi sejumlah lembaga pemerintahan untuk memenangkan jagoannya sendiri di Pilpres 2024.
"Silahkan saja Presiden Jokowi punya preferensi utk Pilpres 2024. Namun jangan pernah cawe2, jangan pernah mobilisasi TNI, POLRI, BIN, KPU, ASN, Kepala Daerah, dan pengusaha," cuitnya dalam Akun Twitter Pribadinya @BennyHarmanID, Senin (05/06/2023).
Selain itu, salah satu wakil rakyat ini juga minta keadilan, yakni tak adanya penjegalan terhadap oposisi dari pemerintahan dalam jalannya pesta demokrasi.
Hal tersebut kata Benny, bukan saja tidak etis namun juga sebuah bentuk kejahatan kepada nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Jokowi diminta menyerahkan pilihan pemimpin selanjutnya kepada masyarakat.
"Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya, kewajiban presiden adalah menjaga dn menciptakan iklim yg sehat agar pilihan rakyat dilakukan secara bebas dn rahasia," lanjutnya.
Baca Juga: Dokter Tifa Beberkan 'Bukti' Ternyata Anies Baswedan yang Punya Tekad Kuat Sejahterakan Rakyat
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Derbi Mataram PSIM vs Persis Tanpa Pemenang, Milo Puas Laskar Sambernyawa Curi Poin
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Sayap Kecil yang Menantang Badai