Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilai tampak kaku usai mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) yang diusungnya pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu ditanggapi Denny Siregar melalui tayangan Channel YouTube Cokro TV. Dalam tayangan itu, Denny Siregar menyebut bahwa kabar soal kakunya sikap PDIP itu tampak dibeberkan ke publik.
"Sejak Ganjar pranowo menjadi calon presiden banyak yang menginformasikan ke publik tentang betapa kakunya PDI Perjuangan dalam bersikap. Baik kepada para relawan non partai maupun kepada partai-partai lain di luar PDI Perjuangan," tutur Denny Siregar dikutip Suara Liberte dari tayangan Channel YouTube Cokro TV, Jumat (16/6).
Lebih lanjut, Denny Siregar mengungkapkan bahwa adanya anggapan kalau PDIP terlalu posesif terhadap Ganjar Pranowo.
"PDI Perjuangan dianggap terlalu posesif mengikat Ganjar terlalu ketat sehingga yang tampak di luar adalah Ganjar Pranowo benar-benar petugas partai yang nggak bisa bergerak tanpa perintah PDI Perjuangan," tuturnya.
Selain itu, Denny Siregar menegaskan bahwa sikap politik PDIP yang seperti itu ditambah dengan adanya isu kontrak politik Ganjar Pranowo dengan PDIP.
Dikabarkan bahwa PDIP akan menentukan semua menteri dalam kabinet Ganjar Pranowo.
"Berita tentang situasi itu, dibumbui dengan banyak isu lain, seperti Ganjar Pranowo sudah menandatangani kontrak politik dengan partainya," ucap Denny Siregar.
Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Minta Pemeriksaan Di KPK Ditunda
"Di mana di dalam kontrak itu ada klausul bahwa PDIP Perjuangan lah yang akan menentukan semua menteri dalam kabinet Ganjar nanti kalau dia jadi presiden, sehingga Ganjar pranowo tidak punya kebebasan dalam memilih menteri-menterinya," sambungnya.
Denny Siregar menegaskan bahwa kabar tersebut menyebarluas bahkan dirinya pun sempat mengonfirmasi pada elite partai dan memang hasilnya, PDIP sendiri tidak pernah melakukan hal itu terhadap Ganjar Pranowo.
"Berita kalau tangannya Ganjar terikat oleh partai itu menyebar luas, meski ketika saya mencoba mengkonfirmasi kepada beberapa elit partai, mereka nggak merasa bahwa mereka melakukan itu kepada Ganjar," tandasnya.
Sementara itu, diketahui, kabar tersebut santer sempat menjadi kontroversi. Akan tetapi, abar tak sedap tersebut dibantah langsung oleh Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo dengan tegas membantah kabar soal kontrak politik dirinya dengan Megawati Soekarnoputri. Ia menegaskan bahwa presiden tetap yang menentukan siapa yang boleh mengisi kursi menteri, bukan ketua umum partainya.
"Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok (hak prerogratif kok)," ujar Ganjar Pranowo di Semarang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung