Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Mahfud, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, Pemilu 2024 akan berlangsung dengan lebih damai karena tidak ada kekerasan fisik dan politik meski pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan berlangsung dalam 4 bulan.
Pasalnya, pada Pemilu 2019, tepatnya tiga tahun sebelum Pemilu dilaksanakan terjadi kekerasan politik hingga fisik.
“Menurut saya Pemilu (2024) lebih damai karena tinggal 4 bulan lagi penentuan calon dan tenang tidak ada kekerasan fisik dan politik, dulu (2019) 3 tahun sebelum pemilu bergelombang,” ujar Mahfud saat ditemui di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (15/7/2023).
Menanggapi hal tersebut, Gigin menilai ucapan Mahfud tidak tepat lantaran ada pihak yang telah melakukan pelanggaran dengan menyebarkan baliho dan sembako di segala penjuru negeri.
“Omong kosong. Sekarang saja sudah melanggar secara terang-terangan dengan menebar baliho dan Sembako di segala penjuru negeri,” ujar Gigin, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @giginpraginanto pada Sabtu (15/7/2023).
Menurut Gigin, pelakunya berasal dari lingkaran kekuasaan dan Badan Pengawas Pemilu hanya jadi penonton. “Pelakunya dari dalam lingkar kekuasaan dan Bawaslu cuma jadi penonton,” ujarnya.
Untuk diketahui pernyataan Mahfud tersebut untuk merespon opsi yang disampaikan Bawaslu agar Pemilu 2024 ditunda karena risiko masalah keamanan.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7/2023).
Baca Juga: Bagian dari Transformasi BLK, Workshop Satelit Kemnaker di Sofifi Resmi Beroperasi
Namun, menurut Mahfud opsi tersebut tidak relevan. “Enggak relevan, kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu ditunda, enggak akan ada pemilu,” ujar Mahfud ditemui di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023).
Berita Terkait
-
Pengamat Sindir Soal Pengembalian Uang Rp27 Miliar Terkait Kasus BTS: Ini Namanya Korupsi Besar Tapi Gak Ada Koruptornya
-
Usulkan Mahfud MD Jadi Bacawapres, Projo NTB Dukung dan Siap Menangkan Prabowo di Pilpres 2024
-
Survei Indostrategic Soal Elektabilitas Parpol: PDIP Masih Mendominasi Dibuntuti Gerindra, PAN-PPP Tak Lolos Parlemen
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Arus Balik Lebaran: Contraflow Tol Japek KM 70 Sampai KM 36 Arah Jakarta Berlaku Malam Ini
-
Trump Ungkap Nego Perang Berjalan Mulus, Iran Bantah: Awas 'Manipulasi' Pasar!
-
Antisipasi Dinamika Global, Kemhan-TNI Siapkan Langkah Efisiensi BBM dan Skema 4 Hari Kerja
-
Waspada, BMKG Sebut Jabodetabek Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang Malam Ini
-
Ikuti Jejak Yaqut, Noel Mau Ajukan Tahanan Rumah ke KPK
-
Bikin Iri Donald Trump, Iran Izinkan Kapal Tanker Jepang Lewat Selat Hormuz
-
Kemenko Kumham Imipas Pastikan Pelayanan Masyarakat Berjalan Optimal Saat Idul Fitri
-
Puncak Arus Balik Lebaran 2026 di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi Terjadi 25 Maret
-
Boni Hargens: Mudik Gratis Presisi-Aman, Wujud Transformasi Polri dari Kekuasaan Menuju Pelayanan
-
Polres Malang Perketat Pengawasan Jip Wisata Bromo Saat Lebaran 2026