"Minggu ini kita kirim ke pimpinan Dewan supaya kita bisa tindaklanjuti. Mudah-mudahan ini bisa mencairkan polemik yang ada di masyarakat," kata Gembong saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (17/7/2023).
Gembong menyebut usulan itu bukan berasal dari komisi, melainkan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Gembong, pansus perlu diajukan agar polemik pembangunan JIS bisa diselesaikan dengan cara transparan.
Dilansir dari Detik, melalui pansus, kata Gembong, DPRD juga akan mencari tahu apa yang menyebabkan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Gembong menegaskan keberadaan pansus tidak bermuatan politis. Pansus hanya mengurusi persoalan teknis terkait pembangunan JIS.
"Ini bicara teknis murni loh, ini tentang pembangunan JIS. Ini perlu dibahas dalam pansus karena menelan angka Rp4 triliun lebih," kata dia.
Gembong melanjutkan, jika pengajuan pansus tersebut tidak membuahkan hasil, pihaknya akan berupaya mendorong pengajuan pansus melalui kader yang tersebar di setiap komisi.
"Misalkan anggota fraksi yang ada di lima komisi kita perintahkan coba minta kepada pimpinan masing-masing komisi untuk dijadwalkan untuk melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait," tutupnya.
Diketahui, polemik JIS mulai dari rumputnya disebut-sebut tak memenuhi standar FIFA hingga kemunculan pernyataan konsultan Buro Happold bikin geger publik. Buro Happold diketahui sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS.
Dalam keterangan resmi yang diberitakan sebelumnya, Buro Happold menjelaskan perannya dalam proyek tersebut.
"Pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019," bunyi keterangan resmi tersebut.
"Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi," bunyi kelanjutannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Rugikan Warga Ratusan Juta, 'Alumni' Kamboja Dibekuk Polisi Riau
-
Kunci Jawaban Soal SNBT: Penalaran Umum
-
BI Sebut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ekonomi RI Tinggi
-
Iran Tetapkan Tarif Selat Hormuz, Harga Bitcoin Malah Anjlok Parah
-
Akui Gunakan AI di Opening Ascendance of a Bookworm, WIT Studio Minta Maaf
-
Intip 4 Pasang Sepatu Senilai Rp 129 Juta dari OTT Bupati Tulungagung, Ada Merek Louis Vuitton!
-
Review Film Warung Pocong: Campuran Antara Komedi dan Horor yang Seimbang
-
Takut Takabur, Aldi Tetap Gunakan Jargon 'Semua Milik Allah' Usai Disentil Ustaz
-
Nikita Mirzani Ngadu ke Prabowo, Singgung Hukum Buta Logika Usai Divonis 6 Tahun Penjara
-
Danantara Rebut Pengelolaan Sekuritas Himbara, Mau Bentuk Holding Baru