Suara.com - PDI Perjuangan akhirnya menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. PDIP sebagai partai utama pengusung pemerintahan Jokowi menghormati keputusan presiden tersebut.
"Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (17/7) malam.
Hasto menuturkan, langkah tersebut untuk mengefektifkan kerja kabinet Indonesia maju, agar legasi dari Presiden Jokowi dapat ditambah.
Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.
"Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta Wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal, biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban," ujar Hasto.
Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.
"Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," ucap Hasto.
Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden Jokowi mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo.
Hasto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan Projo sampai saat ini masih ambigu.
Baca Juga: Sentilan Surya Paloh Soal Revolusi Mental Jokowi Berbalas Sindiran PDIP
"Buktinya ada Projo dari Jawa Barat, ya, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini, kan, belum final," kata Hasto.
Terlepas dari itu, lanjut Hasto, PDIP menilai pengangkatan Budi Arie demi mengisi kekosongan jabatan Menkominfo. Dengan adanya menteri definitif, PDIP berharap sang menteri bisa mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional.
"Agar kita berdaya saing dengan negara-negara lain," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan