Suara.com - PDI Perjuangan akhirnya menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. PDIP sebagai partai utama pengusung pemerintahan Jokowi menghormati keputusan presiden tersebut.
"Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (17/7) malam.
Hasto menuturkan, langkah tersebut untuk mengefektifkan kerja kabinet Indonesia maju, agar legasi dari Presiden Jokowi dapat ditambah.
Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.
"Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta Wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal, biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban," ujar Hasto.
Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.
"Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," ucap Hasto.
Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden Jokowi mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo.
Hasto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan Projo sampai saat ini masih ambigu.
Baca Juga: Sentilan Surya Paloh Soal Revolusi Mental Jokowi Berbalas Sindiran PDIP
"Buktinya ada Projo dari Jawa Barat, ya, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini, kan, belum final," kata Hasto.
Terlepas dari itu, lanjut Hasto, PDIP menilai pengangkatan Budi Arie demi mengisi kekosongan jabatan Menkominfo. Dengan adanya menteri definitif, PDIP berharap sang menteri bisa mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional.
"Agar kita berdaya saing dengan negara-negara lain," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting