Suara.com - PDI Perjuangan akhirnya menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. PDIP sebagai partai utama pengusung pemerintahan Jokowi menghormati keputusan presiden tersebut.
"Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (17/7) malam.
Hasto menuturkan, langkah tersebut untuk mengefektifkan kerja kabinet Indonesia maju, agar legasi dari Presiden Jokowi dapat ditambah.
Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.
"Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta Wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal, biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban," ujar Hasto.
Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.
"Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," ucap Hasto.
Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden Jokowi mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo.
Hasto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan Projo sampai saat ini masih ambigu.
Baca Juga: Sentilan Surya Paloh Soal Revolusi Mental Jokowi Berbalas Sindiran PDIP
"Buktinya ada Projo dari Jawa Barat, ya, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini, kan, belum final," kata Hasto.
Terlepas dari itu, lanjut Hasto, PDIP menilai pengangkatan Budi Arie demi mengisi kekosongan jabatan Menkominfo. Dengan adanya menteri definitif, PDIP berharap sang menteri bisa mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional.
"Agar kita berdaya saing dengan negara-negara lain," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!